Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010
- Nomor
- 12/12/PBI/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA – SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809) diubah sebagai berikut:
Pasal ...
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1.a. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).
2.a. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada peserta Standing Facilities dan penyediaan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh peserta Standing Facilities di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5.a. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
Pasal ... Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2010. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Agustus 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 93 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 12/ 12 /PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (2) Dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS, Penyelenggara antara lain menyediakan aplikasi BI–SSSS, Help Desk terkait dengan operasional BI–SSSS, dan sistem layanan informasi, serta ketentuan dan prosedur baik dalam keadaan normal, keadaaan tidak normal maupun keadaan darurat. Angka 3
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf ... Huruf d Yang dimaksud “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Huruf e Yang dimaksud “Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing” adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kegiatan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Huruf f Yang dimaksud “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Persetujuan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peserta Operasi Moneter terdiri dari peserta OPT dan peserta Standing Facilities ... Facilities sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter. Huruf c Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan/atau pialang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4
Huruf a
Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Ayat (1) Transaksi Dengan Bank Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang terdaftar ... terdaftar pada Penyelenggara untuk dapat mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia. Transaksi Dengan Bank Indonesia yang harus dilakukan oleh Peserta secara langsung antara lain transaksi Fasilitas Pendanaan dan transaksi jual beli secara bersyarat (repo). Yang dimaksud dengan “broker” antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing sebagai lembaga perantara dalam rangka OPT, serta Bank dan perusahaan efek sebagai peserta lelang SBN. Angka 7
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan