Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010
- Nomor
- 12/20/PBI/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 55
menetapkan pengaturan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
…
BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
BAB II
Pengawasan aktif Direksi BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a.persetujuan …
dan
Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja atau pegawai terkait kepada unit kerja khusus atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 2) unit kerja atau pegawai terkait mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pegawai yang ditunjuk … ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; 3) area yang berisiko tinggi, terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai. BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
BAB III
1) permintaan informasi dan dokumen; 2) verifikasi dokumen; dan 3) pengkinian dan pemantauan.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan