Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003
- Nomor
- 5/23/PBI/2003
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan …
BAB II KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH
BAB II
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi :
1) identitas Nasabah yang memuat : a) nama; b) alamat tinggal tetap; c) tempat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan; 2) keterangan mengenai pekerjaan; 3) spesimen … 3) spesimen tanda tangan; dan 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
1) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) izin usaha dari instansi berwenang; 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR; 4) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana; 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
1) akte pendirian / anggaran dasar bank; 2) izin usaha dari instansi yang berwenang; 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.
…
1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah; 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner;
1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d; 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; 4) bukti … 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening; 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.
BPR dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. BAB III PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH
BAB III
…
BPR wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
BPR wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai :
BAB IV PELAPORAN
BAB IV
BPR wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan