Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010
- Nomor
- 12/24/PBI/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif. Untuk merumuskan kebijakan moneter tersebut, perlu didukung dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Salah satu data yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam perumusan kebijakan moneter adalah data Utang Luar Negeri (ULN). Sebagaimana diketahui bahwa ULN merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk melanjutkan pembangunan. Namun di sisi lain ULN yang mengalir deras tanpa disertai pemantauan yang ketat dan pengelolaan yang hati- hati dapat berpotensi menjadi ancaman yang serius pada pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya data ULN tersebut, maka Penduduk yang mempunyai ULN dari bukan Penduduk wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Selama ini data ULN dipergunakan untuk mendukung penyusunan neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter. Oleh karena itu sudah seharusnya kualitas data dan cakupan informasi ULN perlu terus menerus ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pada ketentuan tentang kewajiban pelaporan ULN yang berlaku saat ini. Dalam penyempurnaan tersebut dilakukan perubahan sistem pelaporan yang diharapkan mempermudah para Pelapor menyampaikan Laporan ULN ke Bank Indonesia. Pengenaan sanksi denda… denda kepada Pelapor yang melanggar ketentuan diubah dengan harapan dapat menjadi pendorong agar Pelapor mematuhi ketentuan yang berlaku, namun juga tidak memberatkan Pelapor. Selain perubahan tersebut, cakupan pelaporan juga diperluas. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan kualitas data ULN semakin meningkat sehingga kebijakan moneter yang dirumuskan Bank Indonesia juga semakin efektif. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Laporan ULN dianggap benar apabila data/informasi ULN yang disampaikan sesuai dengan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credits), dan/atau Utang Lainnya (Other Loans) dan realisasinya, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Laporan ULN dianggap lengkap apabila laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas Huruf b Surat Utang (Debt Securities) meliputi antara lain Letter of Credits (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Bankers Acceptance), obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN) dan Medium Term Notes (MTN). Huruf c… Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Petugas dan/atau penanggung jawab dapat berasal dari internal Pelapor atau berasal dari pihak lain yang diberikan kuasa untuk menyampaikan Laporan ULN.
Yang dimaksud dengan “data/informasi individual” adalah data/informasi ULN yang diterima oleh Bank Indonesia dari masing-masing Pelapor yang memuat antara lain nama dan alamat pemberi pinjaman maupun peminjam, jumlah pinjaman serta data pokok lainnya terkait dengan pemberi pinjaman dan peminjam.
Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Laporan data realisasi ULN adalah laporan yang disampaikan secara bulanan atas transaksi penarikan dan pembayaran ULN pada periode laporan. Ayat (2) Profil Pelapor berisi data/informasi mengenai data Pelapor yang memuat antara lain nama, alamat, NPWP, status kepemilikan dan jenis usaha. Profil ULN berisi data/informasi mengenai utang Pelapor yang memuat antara lain status ULN, tanggal penandatanganan, jenis valuta dan jangka waktu. Pasal 8…
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Penyampaian Laporan ULN secara online adalah penyampaian laporan dengan aplikasi Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) Bank Indonesia menggunakan media internet. Penyampaian Laporan ULN secara offline adalah penyampaian laporan dengan aplikasi SIUL menggunakan antara lain media compact disk, email, USB, dan/atau media sejenis. Penyampaian Laporan ULN secara hardcopy adalah penyampaian laporan tanpa aplikasi SIUL sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (2) Dokumen pendukung dapat disampaikan dalam bentuk hardcopy maupun melalui faksimili, email, atau sarana lainnya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 15… Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai tata cara penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan