Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 Tahun 2010
- Nomor
- 12/5/PBI/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Maret 2010 Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 49 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 5 /PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/18/PBI/2005 TENTANG SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA I. UMUM Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2005 di sebagian besar wilayah Indonesia. Selanjutnya, sejak tahun 2007 SKNBI telah dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan telah diimplementasikannya sistem tersebut secara penuh, dalam pelaksanaannya masih diperlukan beberapa penyempurnaan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan kelancaran penyelenggaraan kliring. Peningkatan efisiensi tersebut tidak hanya bagi peserta kliring tetapi diperlukan pula bagi penyelenggara kliring yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam kaitan tersebut, peningkatan efisiensi oleh penyelenggara kliring dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme kliring debet yang selama ini masih mengandung risiko kredit yang harus ditanggung oleh penyelenggara kliring sebagai akibat bank peserta tidak mampu menambah penyediaan pendanaan awal (prefund) yang telah disyaratkan dalam kegiatan kliring pada awal hari. Dengan penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru maka penyelenggara … penyelenggara kliring hanya akan memperhitungkan data keuangan elektronik debet yang telah didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup. Dengan demikian, proses perhitungan kliring debet sama dengan penyelenggaraan kliring kredit yang telah terlebih dahulu menganut prinsip no money no game. Dengan mekanisme tersebut maka dapat dihindari risiko kredit bagi penyelenggara kliring yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan jika pelaksanaannya tidak dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Penyempurnaan mekanisme kliring debet yang baru juga diharapkan mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya menjadi lebih efisien dan lebih baik. Bank peserta harus tetap menjaga kecukupan pendanaan awal (prefund) yang ada pada penyelenggara kliring agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan warkat dari bank peserta lain. Sementara itu, warkat kliring yang tidak diperhitungkan oleh penyelenggara kliring akan tetap diminta untuk diselesaikan pembayarannya oleh bank tertagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kepercayaan masyarakat terhadap Warkat Debet, perbankan, dan penyelenggara kliring tetap terjaga. Dalam penyelenggaraan kliring, para peserta kliring dapat menyepakati untuk membentuk suatu forum untuk mengatur dirinya sendiri (Self-Regulatory Organization/SRO … Organization/SRO) atas hal-hal yang bersifat teknis guna melengkapi aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seluruh pengaturan/pedoman (Bye- Laws regulation/guidelines) yang telah dileluarkan oleh Komite Bye-Laws tetap berlaku sebagai pengaturan/pedoman bagi anggota/peserta forum sistem pembayaran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Angka 4 Cukup jelas Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembaruan utang (novasi) terjadi karena PKN menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini, PKN menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE dan/atau warkat Peserta yang didukung dana yang cukup. Ayat (3) … Ayat (3) Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip zero hour rules, sehingga apabila Peserta dicabut izin usaha dan dilikuidasi, atau nasabahnya dipailitkan, transaksi yang sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “prinsip same day settlement” adalah prinsip Penyelesaian Akhir yang diterapkan pada tingkat Bank, yaitu:
Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyelesaian pembayaran Warkat Debet yang tidak diperhitungkan dalam penyelenggaraan kliring harus dilakukan segera antara Peserta penerima dan Peserta pengirim sepanjang memenuhi persyaratan warkat dan kecukupan dana dari nasabah Peserta penerima. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas Angka 5
Cukup jelas Angka 6
Ayat (1) Pengaturan sendiri oleh forum (Self-Regulatory Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan kebijakan Bank Indonesia. Komite Bye- Laws … Laws yang saat ini telah ada akan menjadi bagian dari SRO. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5119
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan