1.Bank adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
2.Bank …
2.Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
3.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4.Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
5.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
6.Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.
7.Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.
8.Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring sebagai bagian dari SKNBI.
9.Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
10.Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
11.PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
12.PKL …
12.PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
13.Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
14.Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
15.Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.
16.DKE Debet adalah DKE untuk transfer debet yang dibuat atas dasar Warkat Debet.
17.DKE Kredit adalah DKE untuk transfer kredit yang dibuat atas dasar perintah transfer kredit.
18.Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
19.Dokumen Kliring adalah alat bantu yang berfungsi sebagai dokumen kontrol dalam penyelenggaraan SKNBI.
20.Sistem Sentral Kliring, yang selanjutnya disebut SSK, adalah sistem komputer yang digunakan oleh PKN untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
21.SSK Utama adalah SSK yang digunakan dalam kondisi normal.
22.SSK Back-up adalah SSK yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan PKN tidak dapat menggunakan SSK Utama.
23.Komputer …
23.Komputer Penyelenggara Kliring, yang selanjutnya disebut KPK, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PKL yang terhubung dengan SSK secara on-line, yang digunakan PKL untuk menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
24.KPK Utama adalah KPK yang digunakan dalam kondisi normal.
25.KPK Back-up adalah KPK yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan PKL tidak dapat menggunakan KPK Utama.
26.Terminal Peserta Kliring, yang selanjutnya disebut TPK, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta, yang digunakan dalam melakukan persiapan dan atau pengiriman DKE serta penerimaan informasi perhitungan hasil Kliring dan atau informasi Kliring lainnya, baik secara on-line maupun off-line.
27.TPK Utama adalah TPK yang digunakan dalam kondisi normal.
28.TPK Back-up adalah TPK yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan TPK Utama.
29.Jaringan Komunikasi Data, yang selanjutnya disebut JKD, adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara KPK dengan SSK dan TPK on-line dengan SSK.
30.JKD Utama adalah JKD yang digunakan dalam kondisi normal.
31.JKD Back-up adalah JKD yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan PKL atau Peserta tidak dapat menggunakan JKD Utama.
32.TPK on-line adalah TPK yang terhubung ke SSK melalui JKD.
33.TPK off-line adalah TPK yang tidak terhubung ke SSK.
34.Keadaan …
34.Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu kegiatan Kliring Debet dan atau Kliring Kredit tidak dapat dilaksanakan secara normal antara lain pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat.
35.Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
36.Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disebut BI-SSSS, adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System.