DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010

Nomor: 12/7/PBI/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 19 April 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam implementasi program sertifikasi manajemen risiko khususnya terkait masalah kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi diperlukan adanya sinergi dengan otoritas sertifikasi profesi;
c.bahwa kualitas materi sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar selalu sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional;
d.bahwa jumlah pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko masih cukup banyak sementara jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, maka dianggap perlu untuk menyesuaikan batas waktu ... waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ... Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5011);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5011) diubah sebagai berikut:

1.Penjelasan Pasal 15 huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2.Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kewajiban pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)dan ayat (3) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 3 Agustus 2011. Pasal II ... Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 63 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/ 7 /PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM I. UMUM Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sejauh ini telah memberikan hasil berupa mulai tumbuhnya risk awareness dan risk culture pada industri perbankan, meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, dan menghasilkan sumber daya manusia perbankan yang qualified dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko. Untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko dan memperluas kesempatan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi maka Bank Indonesia perlu meningkatkan sinergi dengan otoritas lain yang menangani sertifikasi profesi khususnya berupa pemberian rekomendasi dari Bank Indonesia kepada otoritas sertifikasi profesi. Disamping itu, kualitas materi sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar selalu sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sampai saat ini masih cukup banyak pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku sementara itu jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang ... yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, sehingga perlu juga dilakukan penyesuaian batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 15

Huruf a Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang terkait dengan permohonan lisensi yang diajukan oleh calon Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko. Angka 2

Pasal 16

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices adalah: 1) sertifikasi ... 1) sertifikasi yang mendapat pengakuan secara internasional dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional; 2) sertifikasi yang materinya mendapat pengakuan secara internasional melalui kerjasama dalam hal review materi sertifikasi dengan lembaga sertifikasi internasional; atau 3) sertifikasi yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia materinya mengacu kepada standar internasional di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Angka 3

Pasal 25

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5129 DPNP/DPbS

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam implementasi program sertifikasi manajemen risiko khususnya terkait masalah kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi diperlukan adanya sinergi dengan otoritas sertifikasi profesi;
c.bahwa kualitas materi sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar selalu sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional;
d.bahwa jumlah pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko masih cukup banyak sementara jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, maka dianggap perlu untuk menyesuaikan batas waktu ... waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ... Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5011);

Menetapkan

1.Penjelasan Pasal 15 huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2.Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kewajiban pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)dan ayat (3) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 3 Agustus 2011. Pasal II ... Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 63 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/ 7 /PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM I. UMUM Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sejauh ini telah memberikan hasil berupa mulai tumbuhnya risk awareness dan risk culture pada industri perbankan, meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, dan menghasilkan sumber daya manusia perbankan yang qualified dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko. Untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko dan memperluas kesempatan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi maka Bank Indonesia perlu meningkatkan sinergi dengan otoritas lain yang menangani sertifikasi profesi khususnya berupa pemberian rekomendasi dari Bank Indonesia kepada otoritas sertifikasi profesi. Disamping itu, kualitas materi sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar selalu sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sampai saat ini masih cukup banyak pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku sementara itu jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang ... yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, sehingga perlu juga dilakukan penyesuaian batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 25

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5129 DPNP/DPbS

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 25

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 25

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008