DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011

Nomor: 13/12/PBI/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 17 Maret 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan ketersediaan data perbankan untuk pengambilan keputusan di bidang moneter dan perbankan secara lebih cepat, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan dari Bank Pelapor kepada Bank Indonesia; Menimbang :
c.bahwa ...
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah;
1. 1.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Mengingat : :

Mengingat

3.Undang-Undang ...
3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ...
1.Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

(1)Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
(2)Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila menyampaikan Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 yang disampaikan secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

(1)Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
(2)Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila menyampaikan koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 15

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 yang disampaikan secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.Ketentuan ...
2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara online sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat
(1), dan/atau Pasal 14.
(2)Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara online;
2. b.Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
3. c.Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab- sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline; atau
4. d.Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, setelah menerima pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lain dari Bank Indonesia mengenai terjadinya gangguan tersebut.
(3). Bank ...
(3)Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline.
(4)Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara offline.
(5)Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disampaikan pada hari kerja.
(6)Dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia tidak dapat diolah karena adanya gangguan pada sistem database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online dan/atau offline.

3.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan ketersediaan data perbankan untuk pengambilan keputusan di bidang moneter dan perbankan secara lebih cepat, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan dari Bank Pelapor kepada Bank Indonesia; Menimbang :
c.bahwa ...
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah;
1. 1.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Mengingat : :

Mengingat

3.Undang-Undang ...
3.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

1.Ketentuan ...
1.Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

(1)Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
(2)Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pasal 13

(1)Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
(2)Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pasal 15

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

2.Ketentuan ...
2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara online sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat
(1), dan/atau Pasal 14.
(2)Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara online;
2. b.Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
3. c.Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab- sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline; atau
4. d.Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, setelah menerima pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lain dari Bank Indonesia mengenai terjadinya gangguan tersebut.
(3). Bank ...
(3)Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline.
(4)Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara offline.
(5)Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disampaikan pada hari kerja.
(6)Dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia tidak dapat diolah karena adanya gangguan pada sistem database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online dan/atau offline.

3.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008