DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

Nomor: 13/13/PBI/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 24 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (expected loss);
c.bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tentang perbankan syariah serta harmonisasi dengan ketentuan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah … Syariah.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a.transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b.transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c.transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d.transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e.transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
1. 5.Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan … kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
2. 6.Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing- masing.
3. 7.Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
4. 8.Pembiayaan berdasarkan akad salam, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Salam, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
5. 9.Pembiayaan berdasarkan akad istishna’, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.
6. 10.Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. 11.Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan … berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
8. 12.Pembiayaan berdasarkan akad qardh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
9. 13.Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
10. 14.Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
11. 15.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. 16.Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
13. 17.Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
14. 18.Penempatan …
15. 18.Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
16. 19.Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off-balance sheet) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah.
17. 20.Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.
18. 21.Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.
19. 22.Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, properti terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.
20. 23.Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
21. 24.Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
22. 25.Suspense …
23. 25.Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.
24. 26.Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.
25. 27.Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang:
a.tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
b.melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan- ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
c.menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
d.memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
e.tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
1. 28.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. 29.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

BAB II

KUALITAS AKTIVA

Pasal 2

(1)Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
(2)Bank …
(2)Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.

Pasal 3

Penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

(1)Bank wajib melakukan penilaian dan penggolongan kualitas aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank wajib menyesuaikan kualitas aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III

AKTIVA PRODUKTIF

Pasal 5

(1)Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada Bank yang … yang sama.
(2)Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
(3)Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Produktif secara bulanan.

Pasal 7

(1)Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
(2)Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.

Pasal 8

(1)Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.prospek usaha;
2. b.kinerja (performance) nasabah; dan
3. c.kemampuan membayar.
(2)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pasal 9

(1)Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.potensi pertumbuhan usaha;
2. b.kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
3. c.kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
4. d.dukungan dari grup atau afiliasi; dan
5. e.upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
(2)Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.perolehan laba;
2. b.struktur permodalan;
3. c.arus kas; dan
4. d.sensitivitas terhadap risiko pasar.
(3)Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut … berikut:
1. a.ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
2. b.ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
3. c.kelengkapan dokumen Pembiayaan;
4. d.kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
5. e.kesesuaian penggunaan dana; dan
6. f.kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (expected loss);
c.bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tentang perbankan syariah serta harmonisasi dengan ketentuan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah … Syariah.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4.Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a.transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b.transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c.transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d.transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e.transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
1. 5.Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan … kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
2. 6.Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing- masing.
3. 7.Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
4. 8.Pembiayaan berdasarkan akad salam, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Salam, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
5. 9.Pembiayaan berdasarkan akad istishna’, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.
6. 10.Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. 11.Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan … berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
8. 12.Pembiayaan berdasarkan akad qardh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
9. 13.Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
10. 14.Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
11. 15.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. 16.Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
13. 17.Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
14. 18.Penempatan …
15. 18.Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
16. 19.Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off-balance sheet) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah.
17. 20.Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.
18. 21.Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.
19. 22.Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, properti terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.
20. 23.Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
21. 24.Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
22. 25.Suspense …
23. 25.Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.
24. 26.Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.
25. 27.Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang:
a.tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
b.melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan- ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
c.menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
d.memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
e.tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
1. 28.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. 29.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

BAB II

KUALITAS AKTIVA

Pasal 2

(1)Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
(2)Bank …
(2)Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.

Pasal 3

Penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

(1)Bank wajib melakukan penilaian dan penggolongan kualitas aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank wajib menyesuaikan kualitas aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III

AKTIVA PRODUKTIF

Pasal 5

(1)Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada Bank yang … yang sama.
(2)Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
(3)Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Produktif secara bulanan.

Pasal 7

(1)Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
(2)Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.

Pasal 8

(1)Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.prospek usaha;
2. b.kinerja (performance) nasabah; dan
3. c.kemampuan membayar.
(2)Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pasal 9

(1)Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.potensi pertumbuhan usaha;
2. b.kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
3. c.kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
4. d.dukungan dari grup atau afiliasi; dan
5. e.upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
(2)Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.perolehan laba;
2. b.struktur permodalan;
3. c.arus kas; dan
4. d.sensitivitas terhadap risiko pasar.
(3)Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut … berikut:
1. a.ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
2. b.ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
3. c.kelengkapan dokumen Pembiayaan;
4. d.kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
5. e.kesesuaian penggunaan dana; dan
6. f.kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008