DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Tahun 2011

Nomor: 13/19/PBI/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 22 September 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian periode penyampaian dan penambahan beberapa laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk mengubah ketentuan mengenai laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat . . . Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN . . . M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha konvensional, yang selanjutnya disebut sebagai Bank Umum Konvensional, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Unit . . .
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4.Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
5.Penyampaian laporan secara online adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke Remote Access Server (RAS) Bank Indonesia.
6.Penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan . . .
(2)Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
(3)Bagi Bank Umum Konvensional, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.restrukturisasi kredit;
7. g.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
8. h.deposan dan debitur inti;
9. i.sensitivity to market risk;
10. j.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
11. k.suku bunga dasar kredit.
(4)Bagi Bank Umum Syariah, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.batas . . .
6. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
7. f.deposito investasi mudharabah;
8. g.restrukturisasi pembiayaan;
9. h.deposan dan debitur inti; dan
10. i.sensitivity to market risk – nilai tukar.
(5)Bagi UUS, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.deposito investasi mudharabah;
6. f.restrukturisasi pembiayaan; dan
7. g.deposan dan debitur inti.
(6)Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain meliputi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pula data secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mengenai:
1. a.batas maksimum pemberian kredit;
2. b.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan
3. c.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.
  1. 3.Ketentuan . . .
  2. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, deposan dan debitur inti, aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan suku bunga dasar kredit, bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(2)Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(3)Data LBBU berupa profil maturitas, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Data LBBU berupa sensitivity to market risk, batas maksimum pemberian kredit secara konsolidasi, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan . . . memperhitungkan risiko pasar secara konsolidasi, dan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i, ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
5. 5.batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 6.restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 7.kewajiban . . .
8. 7.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
9. 8.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
10. 9.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
11. 10.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
12. 11.suku bunga dasar kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
4. 4.batas . . .
5. 4.batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
6. 5.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; dan
7. 6.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
4. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos . . .
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
5. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 5.batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 6.deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
8. 7.restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
9. 8.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
10. 9.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos . . .
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
4. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 4.profil . . .
5. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 5.deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 6.restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
8. 7.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana . . .
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
5. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tetap dilakukan pada hari yang sama.
(2)Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.

9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
(2)Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.

10.Ketentuan . . .
10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian periode penyampaian dan penambahan beberapa laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk mengubah ketentuan mengenai laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat . . . Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha konvensional, yang selanjutnya disebut sebagai Bank Umum Konvensional, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Unit . . .
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4.Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
5.Penyampaian laporan secara online adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke Remote Access Server (RAS) Bank Indonesia.
6.Penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan . . .
(2)Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
(3)Bagi Bank Umum Konvensional, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.restrukturisasi kredit;
7. g.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
8. h.deposan dan debitur inti;
9. i.sensitivity to market risk;
10. j.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
11. k.suku bunga dasar kredit.
(4)Bagi Bank Umum Syariah, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.batas . . .
6. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
7. f.deposito investasi mudharabah;
8. g.restrukturisasi pembiayaan;
9. h.deposan dan debitur inti; dan
10. i.sensitivity to market risk – nilai tukar.
(5)Bagi UUS, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.profil maturitas (maturity profile);
5. e.deposito investasi mudharabah;
6. f.restrukturisasi pembiayaan; dan
7. g.deposan dan debitur inti.
(6)Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain meliputi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pula data secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mengenai:
1. a.batas maksimum pemberian kredit;
2. b.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan
3. c.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.
  1. 3.Ketentuan . . .
  2. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, deposan dan debitur inti, aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan suku bunga dasar kredit, bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(2)Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(3)Data LBBU berupa profil maturitas, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
5. 5.batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 6.restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 7.kewajiban . . .
8. 7.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
9. 8.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
10. 9.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
11. 10.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
12. 11.suku bunga dasar kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
4. 4.batas . . .
5. 4.batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
6. 5.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; dan
7. 6.aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
4. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos . . .
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
5. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 5.batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 6.deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
8. 7.restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
9. 8.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
10. 9.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos . . .
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
4. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
4. 4.profil . . .
5. 4.profil maturitas (maturity profile) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
6. 5.deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
7. 6.restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
8. 7.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
3. 3.dana . . .
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
5. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tetap dilakukan pada hari yang sama.
(2)Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.

9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
(2)Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.

10.Ketentuan . . .
10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008