Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011
- Nomor
- 13/23/PBI/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 57
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat ... Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO
BAB II
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
BAB III … BAB III PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BAB III
Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
dan
Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup:
BAB IV … BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko
BAB IV
Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling kurang memuat:
Bagian Kedua Prosedur dan Penetapan Limit Risiko
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan