Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 65/POJK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 53
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1) kepemilikan BUS dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO
BAB II
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit mencakup:
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BAB III
Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:
Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko
BAB IV
Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
Bagian Kedua Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan