Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011
- Nomor
- 13/26/PBI/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yg sama.
dan
BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang… yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.
BAB VI A PELAPORAN Pasal 27 A
BAB VI
BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 2A ayat (1), ayat (2), ayat (3)…
(3), Pasal 19, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27, dan/atau Pasal 27A ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
dan/atau
Pasal II KETENTUAN PERALIHAN
Pasal III KETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan… Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 146 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 26 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT I. UMUM Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebagai lembaga kepercayaan, BPR wajib menjaga dan memelihara kualitas kredit maupun Aktiva Produktif lainnya agar senantiasa Lancar. Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, diperlukan suatu aturan yang dapat mendorong BPR untuk menyalurkan kredit kepada UMKM namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan governance dalam penyaluran kredit, pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang merupakan… merupakan pedoman standar dalam pelaksanaan perkreditan perlu untuk dimiliki oleh setiap BPR. Selanjutnya dengan diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi (PA) BPR pada tahun 2010 mengakibatkan beberapa ketentuan KAP dan Pembentukan PPAP yang saat ini berlaku bagi BPR sudah tidak sejalan dengan SAK ETAP dan PA BPR tersebut misalnya aturan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Restrukturisasi Kredit yang mengakibatkan terdapat kerancuan dalam penerapannya bagi BPR sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Pasal 2B…
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen