DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 Tahun 2012

Nomor: 14/1/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 4 Januari 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah … Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5.Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6.Pasar …
6.Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7.Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8.Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, Bank Konvensional, dan/atau Bank Asing.
(2)Dalam melakukan transaksi di PUAS, Peserta PUAS dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
(3)Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS untuk dan atas nama Peserta PUAS.
(4)Peserta PUAS dan Perusahaan Pialang wajib memenuhi ketentuan transaksi PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pada saat penerbitan Instrumen PUAS:

a.BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan dana.
b.Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan penempatan dana. Pasal …

Pasal 2B

Penempatan dana oleh BUS dan UUS pada transaksi PUAS dengan menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi Prinsip Syariah.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
(2)Pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dapat dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (al bai’) Instrumen PUAS pada harga yang disepakati.
(3)Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada harga yang disepakati di awal.
(4)Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS dimaksud diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)BUS atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran …
2. a.teguran tertulis; dan
3. b.kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  1. 6.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Semua penyebutan “Bank Syariah” dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya harus dimaknai sebagai “BUS”. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 2 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 14/ 1 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH UMUM Untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi, diperlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) yang berkembang sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Agar PUAS lebih berfungsi secara efektif dan efisien dalam mempertemukan pihak-pihak yang mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas, diperlukan penyempurnaan mekanisme PUAS dengan menambahkan peran perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dalam transaksi PUAS. Selain itu diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk menjamin pemenuhan prosedur perizinan penerbitan Instrumen PUAS dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi PUAS. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka … Angka 2

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Transaksi PUAS melalui Perusahaan Pialang dapat dilakukan baik pada saat penerbitan Instrumen PUAS maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5.Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6.Pasar …
6.Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7.Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8.Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, Bank Konvensional, dan/atau Bank Asing.
(2)Dalam melakukan transaksi di PUAS, Peserta PUAS dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
(3)Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS untuk dan atas nama Peserta PUAS.
(4)Peserta PUAS dan Perusahaan Pialang wajib memenuhi ketentuan transaksi PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pada saat penerbitan Instrumen PUAS:

a.BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan dana.
b.Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan penempatan dana. Pasal …

Pasal 2B

Penempatan dana oleh BUS dan UUS pada transaksi PUAS dengan menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi Prinsip Syariah.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
(2)Pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dapat dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (al bai’) Instrumen PUAS pada harga yang disepakati.
(3)Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada harga yang disepakati di awal.
(4)Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS dimaksud diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)BUS atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran …
2. a.teguran tertulis; dan
3. b.kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  1. 6.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pasal 1

Cukup jelas. Angka … Angka 2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11A

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11A

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008