Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Tahun 2012
- Nomor
- 14/10/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
dan/atau
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal II ... Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Agustus 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 157 DPM AMIR SYAMSUDDIN PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/10/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK I. UMUM Dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan ke depan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya pengembangan pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat keterkaitan antara transaksi valuta asing di pasar domestik dengan kegiatan ekonomi sehingga dapat meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif dan mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. II. PASAL ... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan Letter of Credit (L/C) dan Non L/C. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Future income antara lain capital gain, dividen, kupon dan bunga. Huruf d ... Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (5) Contoh: Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan hedging dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan hedging dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran. Ayat (6) ... Ayat (6) Yang dimaksud dengan cover hedging adalah apabila Bank melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Yang dimaksud dengan “transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi forward yang bukan berasal dari transaksi swap atau transaksi derivatif lainnya. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Pasal II ... Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5335 .
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan