DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tahun 2014

Nomor: 16/9/PBI/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendalaman pasar valuta asing domestik diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah;
c.bahwa dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik perlu diberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 2 melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK. Pasal I Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.703
1. a.investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;
2. b.ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau
3. c.perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
(2)Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
(3)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terdapat realisasi investasi;
2. b.nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
3. c.nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud;
4. d.jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
5. e.transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan.
(4)Dalam hal future income sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan hedging sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan.
(5)Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
2. b.penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 4
3. c.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
4. d.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sesuai dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;
5. e.nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
6. f.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(6)Dalam hal hedging dilakukan atas future income berupa dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hedging diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
2. b.nilai hedging sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen pendukung;
3. c.memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen;
4. d.Bank dilarang menerima pembatalan transaksi hedging atas dividen yang akan diterima oleh Pihak Asing;
5. e.dalam hal selama periode hedging terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jumlah hedging Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu hedging menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.705
6. f.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
7. g.Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai underlying transaksi hedging sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan underlying.
(7)Penyesuaian hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat dilakukan dengan penyelesaian secara netting.
(8)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:
1. a.jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
2. b.jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
3. c.nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
4. d.dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.
(9)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank.
(10)Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.
(11)Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
1. a.jangka waktu transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
2. b.tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 6
3. c.dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendalaman pasar valuta asing domestik diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah;
c.bahwa dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik perlu diberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 2 melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

Pasal 12

(1)Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.703
1. a.investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;
2. b.ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau
3. c.perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
(2)Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
(3)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terdapat realisasi investasi;
2. b.nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
3. c.nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud;
4. d.jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
5. e.transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan.
(4)Dalam hal future income sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan hedging sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan.
(5)Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
2. b.penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 4
3. c.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
4. d.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sesuai dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;
5. e.nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
6. f.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(6)Dalam hal hedging dilakukan atas future income berupa dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hedging diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
2. b.nilai hedging sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen pendukung;
3. c.memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen;
4. d.Bank dilarang menerima pembatalan transaksi hedging atas dividen yang akan diterima oleh Pihak Asing;
5. e.dalam hal selama periode hedging terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jumlah hedging Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu hedging menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.705
6. f.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
7. g.Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai underlying transaksi hedging sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan underlying.
(7)Penyesuaian hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat dilakukan dengan penyelesaian secara netting.
(8)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:
1. a.jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
2. b.jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
3. c.nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
4. d.dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.
(9)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank.
(10)Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.
(11)Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
1. a.jangka waktu transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
2. b.tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.70 6
3. c.dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008