DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Nomor: 14/13/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 Oktober 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jenis titipan, pihak yang dapat menitipkan, dan mekanisme penitipan sementara pada Bank Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia;
1. 4.Sekuritas . . . Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2.Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.
3.Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

Pasal 3

. . .

4.Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip.
(2)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Titipan tertutup.
(3)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Surat yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
2. b.Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan/atau
3. c.barang berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
(4)Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan.
(5)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan/atau
2. b.dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas.
(6)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Jangka . . .

Pasal 3

(1)Penitip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara;
2. b.pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang;
3. c.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau
4. d.pihak internal Bank Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan titipan untuk pihak internal Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat internal.

Pasal 4

(1)Bank Indonesia menerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip.
(2)Bank Indonesia menolak permohonan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (1), dan/atau apabila terdapat pertimbangan tertentu.

Pasal 5

(1)Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan.
(2)Penitip dapat menentukan jangka waktu penitipan pada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1. a.Bukti . . .
(3)Jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

Pasal 6

(1)Perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Penitip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip.
(2)Penitip dapat mengambil Titipan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu.
(2)Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titipan harus diambil oleh Penitip.

Pasal 9

(1)Penatausahaan Titipan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Titipan.
(2)Dalam rangka penatausahaan Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan:
(2)Dalam . . .
1. a.Bukti Titipan Sementara sebagai bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.
2. b.Bukti Penyerahan Titipan sebagai bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jenis titipan, pihak yang dapat menitipkan, dan mekanisme penitipan sementara pada Bank Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia;
1. 4.Sekuritas . . . Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2.Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.
3.Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

Pasal 3

. . .

4.Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip.
(2)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Titipan tertutup.
(3)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Surat yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
2. b.Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan/atau
3. c.barang berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
(4)Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan.
(5)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan/atau
2. b.dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas.
(6)Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Jangka . . .

Pasal 3

(1)Penitip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara;
2. b.pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang;
3. c.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau
4. d.pihak internal Bank Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan titipan untuk pihak internal Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat internal.

Pasal 4

(1)Bank Indonesia menerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip.
(2)Bank Indonesia menolak permohonan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (1), dan/atau apabila terdapat pertimbangan tertentu.

Pasal 5

(1)Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan.
(2)Penitip dapat menentukan jangka waktu penitipan pada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1. a.Bukti . . .
(3)Jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

Pasal 6

(1)Perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Penitip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip.
(2)Penitip dapat mengambil Titipan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu.
(2)Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titipan harus diambil oleh Penitip.

Pasal 9

(1)Penatausahaan Titipan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Titipan.
(2)Dalam rangka penatausahaan Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan:
(2)Dalam . . .
1. a.Bukti Titipan Sementara sebagai bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.
2. b.Bukti Penyerahan Titipan sebagai bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008