Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012
- Nomor
- 14/19/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi ... Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Menetapkan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322), diubah sebagai berikut:
Pasal 2 ...
Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-Pir Trans);
dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku;
tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran.
BUM Pasal II... Pasal II Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi. Pasal III
Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 262 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/19/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM I. UMUM Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan BUMN yang menerima dan melaksanakan pengelolaan KLBI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengalihan pengelolaan dan penyaluran KLBI, diperlukan kejelasan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. Pengawasan dan pemeriksaan dimaksud dilakukan kepada:
Pengawasan dan pemeriksaan tersebut di atas dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran KLBI, dimungkinkan pengenaan sanksi kewajiban membayar. Selama ini sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran penyaluran angsuran KLBI diluar tujuan pembiayaan, BUMN tidak menyediakan dana pada rekening giro pada saat KLBI jatuh tempo dan tidak dilaporkannya pelunasan dini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan sebagai suku bunga acuan. Sesuai dengan arah kebijakan moneter, Bank Indonesia menonaktifkan SBI 1 bulan dalam rangka memperpanjang profil jatuh waktu SBI untuk menyerap ekses likuiditas perbankan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian suku bunga acuan yang baru sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar, yaitu suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1)... Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha MIlik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Dalam perkembangannya, dari beberapa BUMN yang ditunjuk terdapat BUMN yang tidak melaksanakan pengelolaan KLBI. Ayat (3) KLBI dengan skim Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Koperasi (KKop) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Tebu Rakyat (KKPA-TR) tetap dikelola oleh Bank Indonesia. Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 ... Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Yang dimaksud dengan “Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans)” meliputi Kredit Investasi PIR Trans ... PIR Trans Pra Konversi dan Kredit Investasi Kecil Pasca Konversi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g ... Huruf g Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan. Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana relending. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)... Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN harus untuk tujuan kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan