DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012

Nomor: 14/19/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 November 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini telah terjadi perubahan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
c.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dan penyaluran oleh Bank Pelaksana, perlu memperjelas pengaturan fungsi pengawasan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
d.bahwa ...
d.bahwa Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan yang selama ini suku bunganya digunakan sebagai acuan perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dalam pengelolaan dan penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dinonaktifkan, sehingga diperlukan perubahan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program; Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi ... Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2)BUMN yang ditunjuk dan melaksanakan pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
2. b.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
(3)KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas:
1. a.PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
  1. 1.Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS); dan
  2. 2.Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS).
2. b.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
  1. 1.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA);
  2. 2.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Bagi Hasil (KKPA-Bagi Hasil);
  3. 3.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA-Nelayan);
  4. 4.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA-Unggas);
  5. 5.Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA TKI);
  6. 6.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka
3. a.Kr Pembukaan ... Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-Pir Trans);
  1. 7.Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KMK-BPR/PMK-BPRS);
  2. 8.Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum);
  3. 9.Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KPKM- BPR/PPKM-BPRS);
  4. 10.Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP);
  5. 11.Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN);
  6. 12.Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans).
(4)Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
(5)Dalam hal terdapat perkembangan kondisi dan situasi yang mengakibatkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diubah, Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dapat diubah sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN.
1. l.Kre (3
  1. 2.Ketentuan ...
  2. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggungjawab BUMN ditetapkan sebagai berikut :
1. a.menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
2. b.menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertanggungjawab atas hasil analisis dimaksud;
3. c.membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
4. d.menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia;
5. e.memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana;
6. f.mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya;
7. g.melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan;
8. h.melakukan ...
9. h.melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien;
10. i.mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI;
11. j.mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
12. k.mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI;
13. l.menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI;
14. m.melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan
15. n.mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana.
(2)Wewenang dan tanggungjawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
1. a.memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik
(2)W dan ... dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku;
1. b.memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
2. c.mengadministrasikan KLBI;
3. d.menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia;
4. e.mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN;
5. f.menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN;
6. g.melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana;
7. h.mengenakan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan
8. i.menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Penjelasan Pasal 6 ayat (4) diubah sebagaimana dalam penjelasan.
4.Di antara ...
4.Di antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
(2)Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang.
(2a)Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
(3)Untuk skim dengan pola channeling, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas.

5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)BUMN wajib menyampaikan laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2)Dalam...
(2)Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:
1. a.penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan; dan
2. b.kewajiban membayar sebesar suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar Pasa tujuan... tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI yang terutang, dihitung selama pelanggaran.
(7)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran.
(8)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. BUM Pasal II... Pasal II Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi. Pasal III

1.Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
2.Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 262 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/19/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM I. UMUM Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan BUMN yang menerima dan melaksanakan pengelolaan KLBI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengalihan pengelolaan dan penyaluran KLBI, diperlukan kejelasan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. Pengawasan dan pemeriksaan dimaksud dilakukan kepada:

a.BUMN, yaitu terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia kepada BUMN, termasuk dana KLBI yang disalurkan kembali oleh BUMN kepada Bank Pelaksana (relending).
b.Bank ...
b.Bank Pelaksana, yaitu terhadap penyaluran KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan saat ini masih berjalan (masih memiliki baki debet KLBI yang tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank Indonesia). Pengawasan dan pemeriksaan tersebut di atas dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran KLBI, dimungkinkan pengenaan sanksi kewajiban membayar. Selama ini sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran penyaluran angsuran KLBI diluar tujuan pembiayaan, BUMN tidak menyediakan dana pada rekening giro pada saat KLBI jatuh tempo dan tidak dilaporkannya pelunasan dini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan sebagai suku bunga acuan. Sesuai dengan arah kebijakan moneter, Bank Indonesia menonaktifkan SBI 1 bulan dalam rangka memperpanjang profil jatuh waktu SBI untuk menyerap ekses likuiditas perbankan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian suku bunga acuan yang baru sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar, yaitu suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)... Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha MIlik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Dalam perkembangannya, dari beberapa BUMN yang ditunjuk terdapat BUMN yang tidak melaksanakan pengelolaan KLBI. Ayat (3) KLBI dengan skim Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Koperasi (KKop) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Tebu Rakyat (KKPA-TR) tetap dikelola oleh Bank Indonesia. Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 ... Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Yang dimaksud dengan “Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans)” meliputi Kredit Investasi PIR Trans ... PIR Trans Pra Konversi dan Kredit Investasi Kecil Pasca Konversi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g ... Huruf g Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan. Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana relending. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus Angka 3

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)... Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN harus untuk tujuan kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 10A

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini telah terjadi perubahan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
c.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dan penyaluran oleh Bank Pelaksana, perlu memperjelas pengaturan fungsi pengawasan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
d.bahwa ...
d.bahwa Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan yang selama ini suku bunganya digunakan sebagai acuan perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dalam pengelolaan dan penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dinonaktifkan, sehingga diperlukan perubahan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program; Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi ... Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2)BUMN yang ditunjuk dan melaksanakan pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
2. b.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
(3)KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas:
1. a.PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
  1. 1.Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS); dan
  2. 2.Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS).
2. b.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
  1. 1.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA);
  2. 2.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Bagi Hasil (KKPA-Bagi Hasil);
  3. 3.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA-Nelayan);
  4. 4.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA-Unggas);
  5. 5.Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA TKI);
  6. 6.Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka
3. a.Kr Pembukaan ... Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-Pir Trans);
  1. 7.Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KMK-BPR/PMK-BPRS);
  2. 8.Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum);
  3. 9.Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KPKM- BPR/PPKM-BPRS);
  4. 10.Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP);
  5. 11.Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN);
  6. 12.Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans).
(4)Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
(5)Dalam hal terdapat perkembangan kondisi dan situasi yang mengakibatkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diubah, Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dapat diubah sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN.
1. l.Kre (3
  1. 2.Ketentuan ...
  2. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggungjawab BUMN ditetapkan sebagai berikut :
1. a.menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
2. b.menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertanggungjawab atas hasil analisis dimaksud;
3. c.membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
4. d.menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia;
5. e.memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana;
6. f.mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya;
7. g.melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan;
8. h.melakukan ...
9. h.melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien;
10. i.mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI;
11. j.mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
12. k.mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI;
13. l.menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI;
14. m.melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan
15. n.mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana.
(2)Wewenang dan tanggungjawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
1. a.memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik
(2)W dan ... dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku;
1. b.memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
2. c.mengadministrasikan KLBI;
3. d.menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia;
4. e.mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN;
5. f.menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN;
6. g.melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana;
7. h.mengenakan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan
8. i.menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Penjelasan Pasal 6 ayat (4) diubah sebagaimana dalam penjelasan.
4.Di antara ...
4.Di antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
(2)Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang.
(2a)Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
(3)Untuk skim dengan pola channeling, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas.

5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)BUMN wajib menyampaikan laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2)Dalam...
(2)Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:
1. a.penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan; dan
2. b.kewajiban membayar sebesar suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar Pasa tujuan... tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI yang terutang, dihitung selama pelanggaran.
(7)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran.
(8)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. BUM Pasal II... Pasal II Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi. Pasal III

1.Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
2.Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 262 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/19/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM I. UMUM Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan BUMN yang menerima dan melaksanakan pengelolaan KLBI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengalihan pengelolaan dan penyaluran KLBI, diperlukan kejelasan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. Pengawasan dan pemeriksaan dimaksud dilakukan kepada:

a.BUMN, yaitu terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia kepada BUMN, termasuk dana KLBI yang disalurkan kembali oleh BUMN kepada Bank Pelaksana (relending).
b.Bank ...
b.Bank Pelaksana, yaitu terhadap penyaluran KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan saat ini masih berjalan (masih memiliki baki debet KLBI yang tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank Indonesia). Pengawasan dan pemeriksaan tersebut di atas dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran KLBI, dimungkinkan pengenaan sanksi kewajiban membayar. Selama ini sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran penyaluran angsuran KLBI diluar tujuan pembiayaan, BUMN tidak menyediakan dana pada rekening giro pada saat KLBI jatuh tempo dan tidak dilaporkannya pelunasan dini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan sebagai suku bunga acuan. Sesuai dengan arah kebijakan moneter, Bank Indonesia menonaktifkan SBI 1 bulan dalam rangka memperpanjang profil jatuh waktu SBI untuk menyerap ekses likuiditas perbankan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian suku bunga acuan yang baru sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar, yaitu suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008