DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

Nomor: 14/2/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 6 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3.Alat …
3.Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debet.
4.Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5.Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
8.Prinsipal …
8.Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10.Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan
b.bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
1. 11.Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
2. 12.Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
3. 13.Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.
4. 14.Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK … APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
5. 15.Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
6. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

3.Ketentuan …
3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
1. a.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
2. b.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;
3. c.memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
  1. 1.hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
  2. 2.hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
4. d.mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi;
5. e.melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau … dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
(2)Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.
(3)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

5.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal …

Pasal 15A

(1)Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
1. a.batas minimum usia calon Pemegang Kartu;
2. b.batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
3. c.batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
4. d.batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
5. e.batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
(2)Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu.
(3)Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin:
1. a.oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu; dan/atau
2. b.simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit.
(5)Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas minimum … minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
1. a.prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
2. b.hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;
3. c.hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
4. d.tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
5. e.pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit;
6. f.jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan;
7. g.prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
8. h.ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
(2)Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
(3)Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal …

Pasal 16B

(1)Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
1. a.besarnya tagihan;
2. b.besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
3. c.penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
4. d.plafon kredit dan sisa plafon kredit;
5. e.tanggal transaksi;
6. f.tanggal pembukuan (posting);
7. g.besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
8. h.tanggal cetak tagihan;
9. i.tanggal jatuh tempo pembayaran;
10. j.kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
11. k.besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
12. l.nominal bunga yang dikenakan;
13. m.besarnya biaya-biaya; dan
14. n.besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan … menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
(3)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
(4)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan … ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.
(5)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
(6)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
(7)Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
1. a.untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
2. b.untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
3. c.penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;
4. d.biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;
5. e.penetapan …
6. e.penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
  1. 9.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3.Alat …
3.Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debet.
4.Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5.Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
8.Prinsipal …
8.Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10.Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan
b.bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
1. 11.Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
2. 12.Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
3. 13.Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.
4. 14.Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK … APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
5. 15.Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
6. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

3.Ketentuan …
3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
1. a.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
2. b.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;
3. c.memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
  1. 1.hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
  2. 2.hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
4. d.mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi;
5. e.melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau … dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
(2)Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.
(3)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

5.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal …

Pasal 15A

(1)Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
1. a.batas minimum usia calon Pemegang Kartu;
2. b.batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
3. c.batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
4. d.batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
5. e.batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
(2)Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu.
(3)Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin:
1. a.oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu; dan/atau
2. b.simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit.
(5)Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas minimum … minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
1. a.prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
2. b.hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;
3. c.hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
4. d.tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
5. e.pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit;
6. f.jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan;
7. g.prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
8. h.ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
(2)Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
(3)Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal …

Pasal 16B

(1)Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
1. a.besarnya tagihan;
2. b.besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
3. c.penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
4. d.plafon kredit dan sisa plafon kredit;
5. e.tanggal transaksi;
6. f.tanggal pembukuan (posting);
7. g.besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
8. h.tanggal cetak tagihan;
9. i.tanggal jatuh tempo pembayaran;
10. j.kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
11. k.besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
12. l.nominal bunga yang dikenakan;
13. m.besarnya biaya-biaya; dan
14. n.besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan … menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
(3)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
(4)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan … ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.
(5)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
(6)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
(7)Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
1. a.untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
2. b.untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
3. c.penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;
4. d.biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;
5. e.penetapan …
6. e.penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
  1. 9.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011