Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tahun 2012
- Nomor
- 14/20/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan:
Pasal 7B…
Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan sepanjang:
Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau permohonan penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam hal:
Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib:
Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa:
dan/atau
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar .… Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Desember 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 272 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 20 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH I. UMUM Perkembangan terkini mengindikasikan terpeliharanya kondisi ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan dan cukup kuatnya sistem perbankan dalam menghadapi tekanan sehingga tetap mampu berkembang cukup pesat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari globalisasi, sistem keuangan domestik terekspos terhadap perekonomian global, yang di satu sisi mendorong pesatnya perkembangan pasar, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko pada sistem keuangan dan sistem perbankan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, tekanan terhadap sistem perbankan secara langsung akan tercermin pada keketatan likuiditas yang terjadi secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat, Bank dapat mengalami mismatch likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban GWM. Dalam … Dalam rangka mengantisipasi adanya tekanan terhadap sistem perbankan yang bersumber dari keketatan likuiditas, perlu diberikan akses bagi Bank untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pengaturan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum konvensional yang menjadi induknya. Penetapan besarnya rasio kewajiban penyediaan modal minimum mengacu kepada pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank. Rasio… Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan terkini Bank Indonesia. Ayat (2) Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan. Ayat (3) Kewajiban GWM didasarkan pada perhitungan Bank Indonesia. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi). Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai … mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Ayat (3) Huruf a Kriteria kualitas tergolong lancar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Nilai agunan yang digunakan adalah nilai terendah dari nilai taksasi dan nilai pasar. Penilaian agunan dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank, antara lain mengenai batasan pembiayaan yang agunannya harus dinilai oleh penilai independen, kriteria penilai independen, dan waktu dilakukannya penilaian. Huruf d Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi Bank. Sementara ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi Bank belum diatur, maka batas maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada ketentuan … ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum. Huruf e Yang dimaksud dengan “Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi” adalah Pembiayaan yang belum pernah dilakukan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi Bank. Sementara ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi Bank belum diatur maka batas maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum. Huruf h Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) … Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan