Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tahun 2009
- Nomor
- 11/24/PBI/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Bank penerima FPJPS dalam status pengawasan khusus.
BAB VI
Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban Bank. BAB VII ... BAB VII SANKSI
BAB VII
Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJPS, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa:
Apabila pengurus Bank, pemegang saham pengendali dan pejabat eksekutif Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan juga sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BAB VIII ... KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII
Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2009 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, MIRANDA S. GOELTOM Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 102 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH I. UMUM Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan. Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan termasuk perbankan syariah yang ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia dapat memberikan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset Pembiayaan lancar. Sejalan ... Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada bank dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dapat terpelihara. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum konvensional yang menjadi induknya. Ayat (2) Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia. Ayat (3) Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kewajiban GWM” adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi). Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Ayat (3) Huruf a Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana ... sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Huruf d Adanya agunan disini dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS. Huruf e Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Apabila Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka Bank dapat menggunakan aset Pembiayaan untuk menambah kekurangan nilai agunan.
Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ... Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain peraturan yang mengatur gadai atau fidusia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJPS” adalah antara lain akad Pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ... Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah antara lain akad Pembiayaan antara Bank dengan nasabah dan perjanjian pengikatan agunan atas Pembiayaan tersebut dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…