DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012

Nomor: 14/24/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan nasional memerlukan struktur perbankan yang kuat;
c.bahwa struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur kembali kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2.Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank.
3.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
b.memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 4.Perusahaan …
2. 4.Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.
3. 5.Fungsi Holding adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.

Pasal 2

(1)Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing- masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; dan
2. b.Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank).

Pasal 3

(1)Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
1. a.telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank; atau
2. b.melakukan …
3. b.melakukan pembelian saham Bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya;
2. b.membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau
3. c.membentuk Fungsi Holding.
(3)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun:
1. a.sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan:
1. a.sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.setelah …
3. b.setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5)Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank- Bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila menurut penilaian Bank Indonesia permasalahan yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Bank-Bank yang dikendalikannya cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

(1)Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan insentif berupa:
1. a.pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
2. b.perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
3. c.kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
4. d.pelonggaran sementara penerapan Good Corporate Govenance (GCG).
(2)Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Bentuk badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(2)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikannya.
(3)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan berada 1 (satu) tingkat di atas Bank-Bank yang dikendalikannya secara langsung.
(4)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (Financial Holding Company) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 6

(1)Fungsi Holding hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Republik Indonesia.
(2)Fungsi Holding dipimpin oleh:
1. a.Salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi Pemegang Saham Pengendali;
2. b.Salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pemegang Saham Pengendali yang memilih untuk membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
(2)Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan yang berlaku mengenai akuisisi Bank Umum dan pembelian saham Bank Umum.
(3)Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi calon pemegang saham Bank untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan nasional memerlukan struktur perbankan yang kuat;
c.bahwa struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur kembali kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2.Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank.
3.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
b.memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 4.Perusahaan …
2. 4.Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.
3. 5.Fungsi Holding adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.

Pasal 2

(1)Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing- masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; dan
2. b.Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank).

Pasal 3

(1)Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
1. a.telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank; atau
2. b.melakukan …
3. b.melakukan pembelian saham Bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya;
2. b.membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau
3. c.membentuk Fungsi Holding.
(3)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun:
1. a.sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan:
1. a.sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.setelah …
3. b.setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5)Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank- Bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila menurut penilaian Bank Indonesia permasalahan yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Bank-Bank yang dikendalikannya cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

(1)Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan insentif berupa:
1. a.pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
2. b.perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
3. c.kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
4. d.pelonggaran sementara penerapan Good Corporate Govenance (GCG).
(2)Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Bentuk badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(2)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikannya.
(3)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan berada 1 (satu) tingkat di atas Bank-Bank yang dikendalikannya secara langsung.
(4)Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (Financial Holding Company) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 6

(1)Fungsi Holding hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Republik Indonesia.
(2)Fungsi Holding dipimpin oleh:
1. a.Salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi Pemegang Saham Pengendali;
2. b.Salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pemegang Saham Pengendali yang memilih untuk membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
(2)Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan yang berlaku mengenai akuisisi Bank Umum dan pembelian saham Bank Umum.
(3)Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi calon pemegang saham Bank untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998