DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Nomor: 7
Tahun: 1992
Ditetapkan: 25 Maret 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi ulamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;
c.bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat;
d.bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa Undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;
e.bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun Undang-undang baru tentang Perbankan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Undang-undang Nomor 12 11Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2.Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
3.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4.Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;
5.Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;
6.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
7.Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan;
8.Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;
9.Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan; 10.Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu; 11.Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal: dan pasar uang; 12.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan; 13.Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut; 14.Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut; 15.Pihak Terafiliasi adalah:

a.anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank;
b.anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai;
d.pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank; 16.Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan; 17.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 18.Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 19.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III

JENIS DAN USAHA BANK

Pasal 5

(1)Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
1. a.Bank Umum;
2. b.Bank Perkreditan Rakyat.
(2)Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan kredit;
c.menerbitkan surat pengakuan hutang;
d.membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. 1.surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. 2.surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. 3.kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. 4.Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. 5.obligasi;
6. 6.surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. 7.instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
e.memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f.menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g.menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h.menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i.melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j.melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k.membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l.melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m.menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
n.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

a.melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
c.melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
d.bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 9

(1)Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
(2)Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
(3)Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititip kan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan turunan (193)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/4/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/22/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Tahun 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tahun 2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/14/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 03 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015