Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012
- Nomor
- 14/26/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 71
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
atau
Bank hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan memiliki Jaringan Kantor sesuai dengan Modal Inti yang dimiliki.
BAB II ... BAB II KEGIATAN USAHA BANK Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
BAB II
Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Konvensional dikelompokkan sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
a) kegiatan ... a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; e) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan g) jasa lainnya;
a) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; b) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan treasury secara terbatas; e) jasa lainnya;
a) keagenan dan kerjasama; b) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
Bagian Kedua Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikelompokkan sebagai berikut:
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; e) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; g) jasa lainnya;
a) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; b) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan treasury secara terbatas; e) jasa lainnya;
a) keagenan dan kerjasama; b) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
Bagian Ketiga Penyertaan Modal
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h ditetapkan sebesar:
Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan penyertaan modal kepada Bank Umum Syariah paling rendah 5% (lima persen) dari modal Bank Umum Konvensional, batasan penyertaan modal pada BUKU 2 dan BUKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan