Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 6/POJK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Otoritas OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
Bank hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan memiliki Jaringan Kantor sesuai Modal Inti yang dimiliki.
dan
BAB II KEGIATAN USAHA BANK Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
BAB II
Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum konvensional dikelompokkan:
Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:
a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; e) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan g) jasa lainnya;
a) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; b) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan treasury secara terbatas; dan e) jasa lainnya;
a) keagenan dan kerjasama; dan b) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
Bagian Kedua Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah dikelompokkan:
Kegiatan Usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:
a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; e) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan g) jasa lainnya;
a) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; b) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; c) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance); d) kegiatan treasury secara terbatas; dan e) jasa lainnya;
a) keagenan dan kerjasama; dan b) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
Bagian Ketiga Penyertaan Modal
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h ditetapkan sebesar:
Bagi bank umum konvensional yang melakukan penyertaan modal kepada bank umum syariah paling rendah 5% (lima persen) dari modal bank umum konvensional, batasan penyertaan modal pada BUKU 2 dan BUKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan