Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012
- Nomor
- 14/4/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK. Pasal I … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan … Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 128 DSM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 4 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan lalu lintas devisa oleh lembaga bukan bank serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi lembaga bukan bank untuk mempersiapkan pelaporan dalam setiap periode laporan, maka batas waktu penyampaian laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank perlu disesuaikan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam melaksanakan sistem pelaporan yang baru, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif berupa denda atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Yang … Yang dimaksud dengan “secara online” adalah dengan menggunakan media internet pada website pelaporan LLD di Bank Indonesia. Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Koreksi Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah dengan menggunakan media antara lain attachment email, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat. Kriteria bahwa Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD telah disampaikan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Angka 2
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5320 DSM
Membuka PDF…
Undang-Undang