DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012

Nomor: 14/4/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 7 Juni 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan lalu lintas devisa, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK. Pasal I … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)LBB wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara bulanan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya secara online.
(2)Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD yang telah disampaikan oleh LBB kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LBB harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya secara online.
(3)Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan LBB tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara online, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya.
(4)Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dapat diatasi, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara online.
(5)LBB …
(5)LBB dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan.
(6)LBB dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dalam hal LBB dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban LBB untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku untuk data bulan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan … Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 128 DSM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 4 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan lalu lintas devisa oleh lembaga bukan bank serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi lembaga bukan bank untuk mempersiapkan pelaporan dalam setiap periode laporan, maka batas waktu penyampaian laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank perlu disesuaikan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam melaksanakan sistem pelaporan yang baru, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif berupa denda atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Yang … Yang dimaksud dengan “secara online” adalah dengan menggunakan media internet pada website pelaporan LLD di Bank Indonesia. Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Koreksi Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah dengan menggunakan media antara lain attachment email, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat. Kriteria bahwa Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD telah disampaikan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5320 DSM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan lalu lintas devisa, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)LBB wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara bulanan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya secara online.
(2)Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD yang telah disampaikan oleh LBB kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LBB harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya secara online.
(3)Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan LBB tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara online, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya.
(4)Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dapat diatasi, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara online.
(5)LBB …
(5)LBB dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan.
(6)LBB dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dalam hal LBB dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban LBB untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku untuk data bulan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan … Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 128 DSM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 4 /PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/15/PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan lalu lintas devisa oleh lembaga bukan bank serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi lembaga bukan bank untuk mempersiapkan pelaporan dalam setiap periode laporan, maka batas waktu penyampaian laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank perlu disesuaikan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesiapan lembaga bukan bank dalam melaksanakan sistem pelaporan yang baru, diperlukan penundaan pemberlakuan sanksi administratif berupa denda atas kewajiban pelaporan lalu lintas devisa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Pasal 11

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5320 DSM

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999