DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012

Nomor: 14/9/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 Juli 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, Bank Perkreditan Rakyat perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak–pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
c.bahwa sejalan dengan industri Bank Perkreditan Rakyat yang terus berkembang diperlukan penyempurnaan… penyempurnaan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi maupun dalam melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat, serta pengaturan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa agar industri Bank Perkreditan Rakyat dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi kemampuan dan kepatutan yang tinggi, diperlukan pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang tidak memenuhi persyaratan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat… Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
3.Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional… konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 5.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. 6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi…
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 8.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi…
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 9.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara.
2. 10.Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
3. 11.Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

Untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, maka calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Pasal 3…

Pasal 3

(1)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung.
(3)Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
1. a.memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
2. b.secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR;
3. c.memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
4. d.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR, … BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
5. e.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
6. f.mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
7. g.mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;
8. h.secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR;
9. i.melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
10. j.melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 4

… Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

a.calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi;
b.PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
c.Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Pasal 5

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

BAB II

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP

Pasal 6

(1)Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Calon …
(2)Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

Pasal 7

(1)Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai:
1. a.badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan
2. b.pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).
(2)Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Pasal 8

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan:

a.integritas; dan
b.kelayakan …
b.kelayakan keuangan.

Pasal 9

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
d.tidak termasuk dalam DTL; dan
e.memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, Bank Perkreditan Rakyat perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak–pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
c.bahwa sejalan dengan industri Bank Perkreditan Rakyat yang terus berkembang diperlukan penyempurnaan… penyempurnaan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi maupun dalam melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat, serta pengaturan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa agar industri Bank Perkreditan Rakyat dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi kemampuan dan kepatutan yang tinggi, diperlukan pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang tidak memenuhi persyaratan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat… Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
3.Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional… konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 5.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. 6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi…
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 8.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi…
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
1. 9.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara.
2. 10.Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
3. 11.Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung.
(3)Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
1. a.memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
2. b.secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR;
3. c.memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
4. d.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR, … BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
5. e.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
6. f.mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
7. g.mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;
8. h.secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR;
9. i.melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
10. j.melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 4

… Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

a.calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi;
b.PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
c.Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Pasal 5

BAB II

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP

Pasal 6

(1)Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Calon …
(2)Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

Pasal 7

(1)Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai:
1. a.badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan
2. b.pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).
(2)Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Pasal 8

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan:

a.integritas; dan
b.kelayakan …
b.kelayakan keuangan.

Pasal 9

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
d.tidak termasuk dalam DTL; dan
e.memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008