DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014

Nomor: 16/19/PBI/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi swap dalam rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 2 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
(2)Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;
2. b.jangka waktu Underlying Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan
3. c.nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 3
(3)Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi:
1. a.Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; dan/atau
2. b.dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha).
(4)Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah yang terkait Lindung Nilai atas:
1. a.Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
2. b.Investasi Langsung;
3. c.devisa hasil ekspor;
4. d.investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi;
5. e.investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
6. f.investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bank dapat mengajukan:
1. a.perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
2. b.perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menerima perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.
(3)Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 4 Nilai, dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(5)Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diatur sebagai berikut:
1. a.menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan underlying yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai awal;
2. b.dalam hal jenis Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank; dan
3. c.jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
(6)Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut:
1. a.menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
2. b.menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai;
3. c.dalam hal jenis Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank; dan
4. d.jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(7)Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 5

3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setelmen secara netting untuk perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:

a.netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan;
b.netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; atau
c.netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank pada setiap periode perpanjangan.
1. 4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dalam hal Bank melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud dapat dianggap sebagai penerusan (pass-on) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), dan/atau Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 6
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
  1. 1.rata-rata suku bunga Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; dan
  2. 2.rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
(4)Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
(5)Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat

(6), Pasal 7, dan/atau Pasal 12 ayat (1) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi swap dalam rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 2 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
(2)Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;
2. b.jangka waktu Underlying Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan
3. c.nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 3
(3)Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi:
1. a.Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; dan/atau
2. b.dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha).
(4)Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah yang terkait Lindung Nilai atas:
1. a.Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
2. b.Investasi Langsung;
3. c.devisa hasil ekspor;
4. d.investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi;
5. e.investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
6. f.investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bank dapat mengajukan:
1. a.perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
2. b.perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menerima perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.
(3)Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
(4)Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 4 Nilai, dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(5)Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diatur sebagai berikut:
1. a.menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan underlying yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai awal;
2. b.dalam hal jenis Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank; dan
3. c.jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
(6)Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut:
1. a.menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
2. b.menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai;
3. c.dalam hal jenis Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank; dan
4. d.jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(7)Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 5

3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

a.netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan;
b.netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; atau
c.netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) Bank pada setiap periode perpanjangan.
1. 4.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), dan/atau Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 6
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
  1. 1.rata-rata suku bunga Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; dan
  2. 2.rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
(4)Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
(5)Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat

(6), Pasal 7, dan/atau Pasal 12 ayat (1) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999