Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014
- Nomor
- 16/19/PBI/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 2 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) diubah sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 3
dan/atau
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 5
Setelmen secara netting untuk perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
Dalam hal Bank melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud dapat dianggap sebagai penerusan (pass-on) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 6
Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7, dan/atau Pasal 12 ayat (1) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.215 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang