DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014

Nomor: 16/22/PBI/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterangan dan data yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia;
c.bahwa penyampaian informasi mengenai kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian, peringkat utang (credit rating), serta laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi nonbank www.peraturan.go.id 2014, No.397 2 mengelola utang luar negeri yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. www.peraturan.go.id 2014, No.397 3
2.Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3.Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kegiatan Korporasi Nonbank yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati-hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (overleverage) terhadap utang luar negeri yang dimiliki.
4.Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnya.
5.Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta Asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk kas Valuta Asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.
6.Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk Utang Luar Negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.
7.Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
9.Pelapor LLD adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
10.Pelapor KPPK adalah Korporasi Nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN.
11.Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
12.Aset Valuta Asing adalah aset Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.
13.Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. www.peraturan.go.id 2014, No.397 4
14.Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
15.Peringkat Utang (Credit Rating) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (credit worthiness).
16.Prosedur Atestasi adalah prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik independen untuk memberikan pertimbangan bahwa asersi atau pernyataan yang disampaikan oleh pelapor sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai:
1. a.transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
2. b.posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau
3. c.rencana dan/atau realisasi ULN.
(2)Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor LLD sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya atau pihak lain.
(3)Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor LLD dan/atau nasabah atau pihak lain tersebut.

Pasal 3

(1)Laporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank terdiri dari:
1. a.Laporan KPPK;
2. b.Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi;
3. c.Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating); dan
4. d.Laporan Keuangan.
(2)Laporan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keterangan dan data mengenai:
1. a.Aset Valuta Asing; dan
2. b.Kewajiban Valuta Asing, www.peraturan.go.id 2014, No.397 5 yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) dan/atau 6 (enam) bulan ke depan.
(3)Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan Prosedur Atestasi.
(4)Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain:
1. a.Peringkat Utang (Credit Rating);
2. b.waktu pemeringkatan;
3. c.nama lembaga pemeringkat.
(5)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Laporan Keuangan triwulanan unaudited; dan
2. b.Laporan Keuangan tahunan audited.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 4

(1)Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
(2)Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.

Pasal 5

(1)Pelapor LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.berdasarkan jenis lembaga:
  1. 1.lembaga keuangan: a) Bank; b) lembaga keuangan bukan Bank;
  2. 2.bukan lembaga keuangan.
2. b.berdasarkan kepemilikan: www.peraturan.go.id 2014, No.397 6
  1. 1.badan usaha milik negara;
  2. 2.badan usaha milik daerah;
  3. 3.badan usaha milik swasta;
  4. 4.badan lainnya;
  5. 5.perseorangan.
(2)Pelapor LLD berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

(1)Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2)Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN selama tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut:
1. a.Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret.
2. b.Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pelapor LLD harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
(2)Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi atas laporan LLD jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
(3)Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi atas Laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor LLD tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara online maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara offline pada Hari berikutnya.
(4)Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dapat diatasi maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara online. www.peraturan.go.id 2014, No.397 7

Pasal 8

(1)Pelapor LLD dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
(2)Pelapor LLD dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pelapor LLD yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tetap wajib menyampaikan Laporan LLD yang belum disampaikan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterangan dan data yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia;
c.bahwa penyampaian informasi mengenai kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian, peringkat utang (credit rating), serta laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi nonbank www.peraturan.go.id 2014, No.397 2 mengelola utang luar negeri yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. www.peraturan.go.id 2014, No.397 3
2.Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3.Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kegiatan Korporasi Nonbank yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati-hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (overleverage) terhadap utang luar negeri yang dimiliki.
4.Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnya.
5.Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta Asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk kas Valuta Asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.
6.Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk Utang Luar Negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.
7.Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
9.Pelapor LLD adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
10.Pelapor KPPK adalah Korporasi Nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN.
11.Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
12.Aset Valuta Asing adalah aset Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.
13.Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. www.peraturan.go.id 2014, No.397 4
14.Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
15.Peringkat Utang (Credit Rating) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (credit worthiness).
16.Prosedur Atestasi adalah prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik independen untuk memberikan pertimbangan bahwa asersi atau pernyataan yang disampaikan oleh pelapor sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai:
1. a.transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
2. b.posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau
3. c.rencana dan/atau realisasi ULN.
(2)Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor LLD sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya atau pihak lain.
(3)Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor LLD dan/atau nasabah atau pihak lain tersebut.

Pasal 3

(1)Laporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank terdiri dari:
1. a.Laporan KPPK;
2. b.Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi;
3. c.Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating); dan
4. d.Laporan Keuangan.
(2)Laporan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keterangan dan data mengenai:
1. a.Aset Valuta Asing; dan
2. b.Kewajiban Valuta Asing, www.peraturan.go.id 2014, No.397 5 yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) dan/atau 6 (enam) bulan ke depan.
(3)Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan Prosedur Atestasi.
(4)Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain:
1. a.Peringkat Utang (Credit Rating);
2. b.waktu pemeringkatan;
3. c.nama lembaga pemeringkat.
(5)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Laporan Keuangan triwulanan unaudited; dan
2. b.Laporan Keuangan tahunan audited.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 4

(1)Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
(2)Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.

Pasal 5

(1)Pelapor LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.berdasarkan jenis lembaga:
  1. 1.lembaga keuangan: a) Bank; b) lembaga keuangan bukan Bank;
  2. 2.bukan lembaga keuangan.
2. b.berdasarkan kepemilikan: www.peraturan.go.id 2014, No.397 6
  1. 1.badan usaha milik negara;
  2. 2.badan usaha milik daerah;
  3. 3.badan usaha milik swasta;
  4. 4.badan lainnya;
  5. 5.perseorangan.
(2)Pelapor LLD berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 6

(1)Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2)Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN selama tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut:
1. a.Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret.
2. b.Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pelapor LLD harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
(2)Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi atas laporan LLD jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
(3)Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi atas Laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor LLD tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara online maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara offline pada Hari berikutnya.
(4)Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dapat diatasi maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara online. www.peraturan.go.id 2014, No.397 7

Pasal 8

(1)Pelapor LLD dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
(2)Pelapor LLD dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pelapor LLD yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tetap wajib menyampaikan Laporan LLD yang belum disampaikan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008