DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014

Nomor: 16/8/PBI/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik;
c.bahwa dalam rangka mendukung keuangan inklusif diperlukan perluasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan denganmeningkatkan penggunaan uang elektroniksebagai salah satu instrumendalam layanan keuangan digital;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.693

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah banksebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
3.Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b.nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
c.digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
d.nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
1. 4.Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
2. 5.Prinsipaladalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
3. 6.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. 7.AcquireradalahBank atau Lembaga Selain Bank yang:
a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquireryang bersangkutan; dan
b.bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
1. 8.Pemegangadalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 4
2. 9.Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
3. 10.Pengisian Ulang (top up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
4. 11.DanaFloat adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
5. 12.Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.
6. 13.Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
7. 14.Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
8. 15.Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sertamenggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasismobile maupun berbasisweb dalam rangka keuangan inklusif.
9. 16.AgenLKD adalahpihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbitdalam memberikan LKD.
10. 2.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
2. b.Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.695
(2)Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.registrasi Pemegang;
2. b.Pengisian Ulang (top up);
3. c.pembayaran transaksi;
4. d.pembayaran tagihan;
5. e.transfer dana;
6. f.Tarik Tunai;
7. g.penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
8. h.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
(3)Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.Pengisian Ulang (top up);
2. b.pembayaran transaksi;
3. c.pembayaran tagihan;
4. d.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2)Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.
(3)Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
1. a.Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
2. b.Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
(4)Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 6
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9Bsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bank Indonesia.
(2)Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan evaluasi atasizin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan dengan mempertimbangkanpaling kurang:
1. a.tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
2. b.tingkat kepatuhan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
3. c.aspek perlindungan konsumen.
(3)Hasil evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan.
(4)Kebijakan terhadap izin yang diberikan oleh Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.pencabutan izin;
2. b.mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
3. c.membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara perpanjangan izin,serta tata cara evaluasi perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9B

(1)Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian izinsebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.697
(2)Dalam rangka kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(3)Kebijakan pembatasan dan pembukaan kembali pemberianizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
(3)Terhadap kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan umum, dilarang dilakukan secara eksklusif.

6.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kerjasama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
1. a.penyediaan fasilitas dalam Uang Elektronik berupa:
  1. 1.fasilitator registrasi Pemegang;
  2. 2.Pengisian Ulang (top up);
  3. 3.pembayaran tagihan;
  4. 4.Tarik Tunai;
  5. 5.penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 8
  6. 6.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. b.penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2)Pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.penyelenggara transfer dana; atau
2. b.badan usaha berbadan hukum Indonesia.
(3)Penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. a.telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
2. b.menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
3. c.lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(4)Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. a.memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
2. b.telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
3. c.menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
4. d.lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(5)Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Pelaksanaan kerjasama Penerbit dengan pihak lain wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama Penerbit dengan pihak lain dan tata cara penyampaian laporan kepada Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11B

Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.699

a.persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggungjawab Penerbit; dan
b.Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang.
(2)Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
2. b.biaya Pengisian Ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channelpihak lain;
3. c.biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasamadengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau
4. d.biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
(3)Dalam hal Penerbit akan mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada Pemegang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan biaya layanan dan besarnya biaya layanan maksimum yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik;
c.bahwa dalam rangka mendukung keuangan inklusif diperlukan perluasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan denganmeningkatkan penggunaan uang elektroniksebagai salah satu instrumendalam layanan keuangan digital;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.693

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah banksebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
3.Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b.nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
c.digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
d.nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
1. 4.Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
2. 5.Prinsipaladalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
3. 6.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. 7.AcquireradalahBank atau Lembaga Selain Bank yang:
a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquireryang bersangkutan; dan
b.bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
1. 8.Pemegangadalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 4
2. 9.Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
3. 10.Pengisian Ulang (top up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
4. 11.DanaFloat adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
5. 12.Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.
6. 13.Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
7. 14.Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
8. 15.Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sertamenggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasismobile maupun berbasisweb dalam rangka keuangan inklusif.
9. 16.AgenLKD adalahpihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbitdalam memberikan LKD.
10. 2.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
2. b.Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.695
(2)Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.registrasi Pemegang;
2. b.Pengisian Ulang (top up);
3. c.pembayaran transaksi;
4. d.pembayaran tagihan;
5. e.transfer dana;
6. f.Tarik Tunai;
7. g.penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
8. h.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
(3)Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.Pengisian Ulang (top up);
2. b.pembayaran transaksi;
3. c.pembayaran tagihan;
4. d.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2)Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.
(3)Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
1. a.Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
2. b.Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.
(4)Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 6
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9Bsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bank Indonesia.
(2)Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan evaluasi atasizin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan dengan mempertimbangkanpaling kurang:
1. a.tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
2. b.tingkat kepatuhan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
3. c.aspek perlindungan konsumen.
(3)Hasil evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan.
(4)Kebijakan terhadap izin yang diberikan oleh Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.pencabutan izin;
2. b.mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
3. c.membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara perpanjangan izin,serta tata cara evaluasi perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9B

(1)Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian izinsebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.697
(2)Dalam rangka kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
(3)Kebijakan pembatasan dan pembukaan kembali pemberianizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.
(3)Terhadap kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan umum, dilarang dilakukan secara eksklusif.

6.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kerjasama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
1. a.penyediaan fasilitas dalam Uang Elektronik berupa:
  1. 1.fasilitator registrasi Pemegang;
  2. 2.Pengisian Ulang (top up);
  3. 3.pembayaran tagihan;
  4. 4.Tarik Tunai;
  5. 5.penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.69 8
  6. 6.fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. b.penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2)Pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.penyelenggara transfer dana; atau
2. b.badan usaha berbadan hukum Indonesia.
(3)Penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. a.telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
2. b.menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
3. c.lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(4)Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. a.memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
2. b.telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
3. c.menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
4. d.lulus proses uji tuntas (due diligence)oleh Penerbit.
(5)Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Pelaksanaan kerjasama Penerbit dengan pihak lain wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama Penerbit dengan pihak lain dan tata cara penyampaian laporan kepada Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11B

a.persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggungjawab Penerbit; dan
b.Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 7.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang.
(2)Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
2. b.biaya Pengisian Ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channelpihak lain;
3. c.biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasamadengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau
4. d.biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
(3)Dalam hal Penerbit akan mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada Pemegang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan biaya layanan dan besarnya biaya layanan maksimum yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1A

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 12A

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1A

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 12A

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008