Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI/2000
- Nomor
- 2/11/PBI/2000
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
BAB II BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)
BAB II
1) menambah modal; 2) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 3) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkannya dalam permodalan Bank; 4) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 5) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; 6) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan atau 7) menjual sebagian harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain.
sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.
BAB III PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BDP DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN
BAB III
Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 4% (empat perseratus) dan Bank memenuhi persyaratan :
BAB IV PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BBKU DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN
BAB IV
Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BBKU dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila memenuhi persyaratan:
Bank Indonesia mengubah Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi Bank dengan status BBKU apabila memenuhi persyaratan:
Dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi Bank. BAB V KRITERIA DAN PROSEDUR PENYEHATAN BANK YANG TIDAK IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH
BAB V
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen