Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001
- Nomor
- 3/25/PBI/2001
- Tahun
- 2001
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah … telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
BAB II BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)
BAB II
BAB III BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)
BAB III
1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan … 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
1) pemegang saham yang memiliki saham sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); atau 2) kelompok pemegang saham yang terkait atau pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert) dengan kepemilikan sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus);
1) informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur organisasi perusahaan induk, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
BAB IV PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK DALAM PENYEHATAN (BDP) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN
BAB IV
Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila:
BAB V PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan