DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001

Nomor: 3/25/PBI/2001
Tahun: 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi perbankan nasional tersebut, dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya dengan langkah-langkah pengawasan intensif, terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan pengawasan khusus, dan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah … telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
6.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah;
2.Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3.Program Penjaminan Pemerintah adalah program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
4.Bank …
4.Bank Dalam Penyehatan yang untuk selanjutnya disebut dengan BDP adalah Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk tujuan penyehatan Bank;
5.Bank Beku Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah Bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada BPPN untuk tujuan penyelesaian kewajiban Bank melalui Program Penjaminan Pemerintah, penyelesaian hak-hak karyawan, dan upaya pengembalian uang negara.

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas berdasarkan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (composite risk);
3. c.terdapat …
4. c.terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank menurut penilaian Bank Indonesia dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
5. d.terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
6. e.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah lebih besar dari 5% (lima perseratus) namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
7. f.dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
8. g.memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
(3)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
1. a.meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
2. b.melakukan peningkatkan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
3. c.meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
4. d.menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan.
(4)Bank …
(4)Bank Indonesia juga dapat menempatkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi dan aktivitas bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan/atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional.
(5)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d.
(6)Bagi Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang bersangkutan, beserta dengan alasan penempatan dan langkah- langkah yang perlu segera dilakukan Bank.
(7)Dalam hal penetapan Bank dalam pengawasan intensif memerlukan langkah- langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan- tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank …
(2)Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 5% (lima per seratus), dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
1. a.memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan per seratus);
2. b.memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum mencapai sama dengan atau kurang dari 6% (enam per seratus);
3. c.dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain: 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan … 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
(4)Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam) perseratus dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:
1. a.melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
2. b.menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 bulan mendatang, yang terinci secara harian pada bulan pertama dan secara mingguan pada bulan kedua dan bulan ketiga;
3. c.menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
(5)Apabila …
(5)Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 4

(1)Rencana perbaikan permodalan Bank secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(3)Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)ditolak oleh Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(4)Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(5)Bank …
(5)Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1).
(6)Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7)Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(8)Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bagi Bank dalam pengawasan khusus dan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, wajib melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory action), yang meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
2. b.Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
3. c.Bank …
4. c.Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, melakukan penyertaan dan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
5. d.Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
6. e.Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi satu tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
7. f.Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
8. g.Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);
9. h.Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari: 1) pemegang saham yang memiliki saham sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); atau 2) kelompok pemegang saham yang terkait atau pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert) dengan kepemilikan sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus);
10. i.Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah asset atau meningkatan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan Antar Bank, dan Obligasi Pemerintah.
11. j.Bank …
12. j.Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: 1) informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur organisasi perusahaan induk, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
(2)Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence).
(3)Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

Pasal 6

(1)Bank dan atau pemegang saham wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan … Penyediaan Modal Minimum dan atau rasio Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu:
1. a.paling lama 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di Pasar Modal;
2. b.paling lama 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di Pasar Modal, sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

(1)Bank Indonesia mengumumkan Bank yang:
1. a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
2. b.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
3. c.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
4. d.memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan;
5. e.diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Pengumuman …
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
(3)Bank Indonesia mengumumkan juga:
1. a.Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5; dan atau
2. b.Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih.

BAB IV

PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK DALAM PENYEHATAN (BDP) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN

Pasal 8

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila:

a.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun dinilai mampu ditingkatkan menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN … BPPN dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah; atau
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun BPPN mengajukan permintaan yang dinilai mampu meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penyehatan Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah selesai apabila Bank telah memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 8% (delapan perseratus) atau lebih;
2. b.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih;
3. c.memiliki kredit bermasalah secara neto dengan perkembangan yang membaik;
4. d.tidak terdapat pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
5. e.Rencana kerja (business plan) Bank mengindikasikan bahwa pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% atau lebih akan berkelanjutan; dan
6. f.kriteria lain yang ditetapkan Ketua BPPN.
(2)Bank …
(2)Bank Indonesia mencabut status BDP apabila Bank Indonesia telah menerima surat penetapan dari BPPN yang menyatakan program penyehatan terhadap Bank yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi perbankan nasional tersebut, dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya dengan langkah-langkah pengawasan intensif, terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan pengawasan khusus, dan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah … telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
6.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah;
2.Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3.Program Penjaminan Pemerintah adalah program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
4.Bank …
4.Bank Dalam Penyehatan yang untuk selanjutnya disebut dengan BDP adalah Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk tujuan penyehatan Bank;
5.Bank Beku Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah Bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada BPPN untuk tujuan penyelesaian kewajiban Bank melalui Program Penjaminan Pemerintah, penyelesaian hak-hak karyawan, dan upaya pengembalian uang negara.

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas berdasarkan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (composite risk);
3. c.terdapat …
4. c.terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank menurut penilaian Bank Indonesia dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
5. d.terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
6. e.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah lebih besar dari 5% (lima perseratus) namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
7. f.dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
8. g.memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
(3)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
1. a.meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
2. b.melakukan peningkatkan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
3. c.meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
4. d.menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan.
(4)Bank …
(4)Bank Indonesia juga dapat menempatkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi dan aktivitas bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan/atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional.
(5)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d.
(6)Bagi Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang bersangkutan, beserta dengan alasan penempatan dan langkah- langkah yang perlu segera dilakukan Bank.
(7)Dalam hal penetapan Bank dalam pengawasan intensif memerlukan langkah- langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan- tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)

Pasal 3

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank …
(2)Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 5% (lima per seratus), dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
1. a.memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan per seratus);
2. b.memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum mencapai sama dengan atau kurang dari 6% (enam per seratus);
3. c.dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain: 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan … 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
(4)Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam) perseratus dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:
1. a.melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
2. b.menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 bulan mendatang, yang terinci secara harian pada bulan pertama dan secara mingguan pada bulan kedua dan bulan ketiga;
3. c.menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
(5)Apabila …
(5)Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 4

(1)Rencana perbaikan permodalan Bank secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(3)Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)ditolak oleh Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(4)Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(5)Bank …
(5)Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1).
(6)Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7)Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(8)Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bagi Bank dalam pengawasan khusus dan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, wajib melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory action), yang meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
2. b.Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
3. c.Bank …
4. c.Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, melakukan penyertaan dan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
5. d.Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
6. e.Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi satu tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
7. f.Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
8. g.Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);
9. h.Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari: 1) pemegang saham yang memiliki saham sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); atau 2) kelompok pemegang saham yang terkait atau pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert) dengan kepemilikan sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus);
10. i.Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah asset atau meningkatan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan Antar Bank, dan Obligasi Pemerintah.
11. j.Bank …
12. j.Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: 1) informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur organisasi perusahaan induk, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
(2)Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence).
(3)Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

Pasal 6

(1)Bank dan atau pemegang saham wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan … Penyediaan Modal Minimum dan atau rasio Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu:
1. a.paling lama 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di Pasar Modal;
2. b.paling lama 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di Pasar Modal, sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

(1)Bank Indonesia mengumumkan Bank yang:
1. a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
2. b.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
3. c.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
4. d.memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan;
5. e.diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Pengumuman …
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
(3)Bank Indonesia mengumumkan juga:
1. a.Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5; dan atau
2. b.Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih.

BAB IV

PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK DALAM PENYEHATAN (BDP) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN

Pasal 8

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila:

a.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun dinilai mampu ditingkatkan menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN … BPPN dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah; atau
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun BPPN mengajukan permintaan yang dinilai mampu meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penyehatan Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah selesai apabila Bank telah memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 8% (delapan perseratus) atau lebih;
2. b.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih;
3. c.memiliki kredit bermasalah secara neto dengan perkembangan yang membaik;
4. d.tidak terdapat pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
5. e.Rencana kerja (business plan) Bank mengindikasikan bahwa pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% atau lebih akan berkelanjutan; dan
6. f.kriteria lain yang ditetapkan Ketua BPPN.
(2)Bank …
(2)Bank Indonesia mencabut status BDP apabila Bank Indonesia telah menerima surat penetapan dari BPPN yang menyatakan program penyehatan terhadap Bank yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998