Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020
- Nomor
- 22/17/PBI/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6422); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/ 4 / PBI / 20 1 8 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 1 / 1 2 / PBI / 2 0 1 9 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2); dan/atau
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 • Agar setiap pengundangan penempatannya Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bank Indonesia ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 tarI 2020 GUBERNUR BANK INDONESIA, -7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK I H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 203J NOMOR 225 BANK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/ 17 /PBI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH UMUM Untuk memperkuat kerangka operasi moneter syariah khususnya operasi pasar terbuka, Bank Indonesia telah menetapkan instrumen operasi moneter syariah bagi BUS dan UUS berupa pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Sehubungan dengan adanya instrumen tersebut, maka BUS dan UUS dalam mengelola likuiditasnya dapat menempatkan surat berharga yang telah ditentukan sebagai agunan dalam pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Sehubungan dengan penetapan instrumen tersebut, Bank Indonesia perlu menambahkan jenis transaksi operasi pasar terbuka yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK maupun BUS sehingga meliputi transaksi repo maupun transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Bl 100 PBI (F4B)
Ayat (1) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI, SukBI, dan/atau SBN. SBN terdiri atas SUN dan SBSN. Angka 2 Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS, SukBI, dan/atau SBSN. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:
Huruf b Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Yang dimaksud dengan transaksi repo adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter. Yang dimaksud dengan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah. Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Bagi BUK yang memiliki UUs, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6560 RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/20 18 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Berlaku : mulai tanggal diundangkan R.ingkasan: Latar Belakang Pengaturan: Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensia1 (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensia1 Syariah (PLM Syariah) mela1ui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/20 18 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensia1 dan Penyangga Likuiditas Makroprudensia1 bagi Bank Umum Konvensiona1, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM PLM) yang dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:
Substansi Penyempurnaan Pengaturan:
2 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PBI NOMOR 221171PB112020 TANGGAL 1 OKTOBER 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20141PB112018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
1) Kewajiban pemenuhan PLM bagi BUK ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK da1am rupiah; 2) Kewajiban pemenuhan PLM Syariah bagi BUS ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah; 3) Penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM BUK dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan 4) Penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM Syariah BUS dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia ditetapkan pa1ing banyak 4,5% (empat koma lima) dari DPK BUS da1am rupiah.
Membuka PDF…