Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021
- Nomor
- 23/17/PBI/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
7a. Dana Bank Indonesia-Fast Payment adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-Fast Payment untuk melakukan setelmen dana.
24a.Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter, dalam mata uang rupiah.
30a. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut LBU adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. 30b. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut LSMK BUS UUS adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
dan
a) untuk pemenuhan Giro RIM meliputi data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan BUK, pinjaman yang diterima BUK, data kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah, KPMM, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment; dan b) untuk pemenuhan PLM: 1) bagi BUK, meliputi data saldo rekening SBI, SDBI, SukBI, dan/atau SBN BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan 2) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN, DPK BUK dalam rupiah, DPK UUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan
a) untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan BUS, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga yang diterbitkan BUS, pembiayaan yang diterima BUS, data Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah, KPMM, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment; dan b) untuk pemenuhan PLM Syariah meliputi data saldo rekening SBIS, SukBI, dan/atau SBSN BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS;
dan
dan
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikecualikan terhadap pelanggaran kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah yang dilakukan oleh BUK, BUS, dan UUS yang menjadi peserta Bank Indonesia-Fast Payment dan telah menyediakan Dana Bank Indonesia-Fast Payment. Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 276 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/17/PBI/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Guna mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional (national driven), serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional melalui penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment. Bank Indonesia-Fast Payment dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodir transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika (real time) dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment tersebut perlu diselaraskan dengan instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia di sektor makroprudensial, salah satunya kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah yang berfungsi sebagai disinsentif bagi Bank dengan RIM atau RIM Syariah di luar kisaran Target RIM atau Target RIM Syariah. Penyelarasan dilakukan pada komponen yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah dengan memperhitungkan saldo Rekening Giro Rupiah dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment yang ada di dalam sistem pembayaran Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. Angka 3
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum dalam rupiah secara harian” adalah giro wajib minimum dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Ayat (2) Bagi Bank berupa BUK yang memiliki UUS, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment BUK tidak termasuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment UUS. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kewajiban pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:
Huruf b Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dengan periode laporan sebagai berikut:
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 5
Membuka PDF…