DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 Tahun 2001

Nomor: 3/11/PBI/2001
Tahun: 2001
Ditetapkan: 20 Juni 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2 Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :

a.Bank;
b.Instansi pemerintah;
c.Lembaga keuangan internasional;
d.Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia.”
1. 2.Diantara Pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4A

(1)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula membuka Rekening Giro khusus.
(2)Persyaratan …
(2)Persyaratan dan tata cara pembukaan serta penarikan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.”

3.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah satu ayat sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5

(1)Dalam hal permintaan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) disetujui, maka Pemegang Rekening Giro dan Pemegang Rekening Giro khusus wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.
(2)Dalam hal terdapat persyaratan bahwa penarikan Rekening Giro khusus wajib memperoleh persetujuan dari instansi tertentu, maka pejabat dari instansi tersebut wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.”

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 13

(1)Pemegang Rekening Giro dapat mensyaratkan bahwa setiap penarikan Rekening Giro dengan menggunakan warkat pembukuan harus ditandatangani oleh lebih dari 1 (satu) orang.
(2)Bank Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap pemenuhan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro untuk pelaksanaan penarikan Rekening Giro.
(3)Ketentuan …
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk penarikan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juni 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA, SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 79 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/11/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Huruf a Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah tingkatan kantor pusat dan kantor cabang. Dalam hal dilakukan sentralisasi Rekening Giro Bank maka hanya kantor pusat Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia. Khusus bagi Bank yang menjalankan kegiatan sebagai bank konvensional dan bank syariah, maka masing-masing unit usaha konvensional dan unit usaha syariah dapat membuka Rekening Giro baik Rekening Giro Rupiah maupun Rekening Giro Valas. Huruf b Yang dimaksud dengan instansi pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepanjang Rekening Giro yang bersangkutan digunakan untuk menampung dan atau mengelola dana yang terkait dengan ... dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk instansi pemerintah pusat terdiri dari departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pengertian instansi pemerintah ini tidak termasuk bendaharawan rutin dan bendaharawan proyek. Huruf c Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah lembaga- lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan atau keuangan dimana Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota didalamnya, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia, dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia. Huruf d Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia sepanjang :

1.Diperlukan dalam rangka transisi tugas Bank Indonesia di bidang perbankan, dan di bidang perkreditan ... perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2.Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Angka 2 Pasal 4 A Ayat (1) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Escrow Account dan Blocked Account. Escrow Account yaitu rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan Blocked Account yaitu rekening yang karena suatu hal untuk sementara diblokir dananya sehingga tidak dapat ditarik/dicairkan sampai diperoleh keputusan yang jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka… Angka 4

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain adalah diperlukannya countersign dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Rekening Giro atau yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang. Dalam hal ini Pemegang Rekening Giro wajib mengupayakan pemenuhan persyaratan tersebut. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab atas pelaksanaan penarikan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro maupun instansi lain yang berwenang tersebut. Ayat (3) Untuk Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, persyaratan tambahan dalam pelaksanaan penarikan Rekening Giro harus disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat permohonan pembukaan rekening dimaksud. Selain itu ketentuan penarikan Rekening Giro khusus tetap tunduk pada persyaratan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2). TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4108 DASP

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2 Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :

a.Bank;
b.Instansi pemerintah;
c.Lembaga keuangan internasional;
d.Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia.”
1. 2.Diantara Pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4A

(1)Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula membuka Rekening Giro khusus.
(2)Persyaratan …
(2)Persyaratan dan tata cara pembukaan serta penarikan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.”

3.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah satu ayat sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5

(1)Dalam hal permintaan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) disetujui, maka Pemegang Rekening Giro dan Pemegang Rekening Giro khusus wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.
(2)Dalam hal terdapat persyaratan bahwa penarikan Rekening Giro khusus wajib memperoleh persetujuan dari instansi tertentu, maka pejabat dari instansi tersebut wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.”

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 13

(1)Pemegang Rekening Giro dapat mensyaratkan bahwa setiap penarikan Rekening Giro dengan menggunakan warkat pembukuan harus ditandatangani oleh lebih dari 1 (satu) orang.
(2)Bank Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap pemenuhan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro untuk pelaksanaan penarikan Rekening Giro.
(3)Ketentuan …
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk penarikan Rekening Giro khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juni 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA, SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 79 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/11/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

1.Diperlukan dalam rangka transisi tugas Bank Indonesia di bidang perbankan, dan di bidang perkreditan ... perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2.Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Angka 2 Pasal 4 A Ayat (1) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Escrow Account dan Blocked Account. Escrow Account yaitu rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan Blocked Account yaitu rekening yang karena suatu hal untuk sementara diblokir dananya sehingga tidak dapat ditarik/dicairkan sampai diperoleh keputusan yang jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka… Angka 4

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998