Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001
- Nomor
- 3/12/PBI/2001
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3831);
Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Januari 2001; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
dan
Kewajiban pembayaran BPR yang dijamin Pemerintah adalah simpanan pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan BPR dengan ketentuan:
Simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin adalah:
BAB II … BAB II PERSYARATAN PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH
BAB II
BPR dapat mengikuti Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
…
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen