Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/17/PBI/2003
- Nomor
- 5/17/PBI/2003
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 48
Mengingat : 1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3843);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
(2). Program …..
Kewajiban pembayaran BPR yang dijamin Pemerintah adalah simpanan pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan BPR dengan ketentuan :
Simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin adalah :
BAB II PERSYARATAN PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH
BAB II
Jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diberikan kepada BPR yang telah memenuhi persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
BPR yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib mengikuti Program Penjaminan Pemerintah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak BPR melakukan kegiatan usaha
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan