MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 23
(1)Bank Indonesia dapat melaksanakan kegiatan operasi pasar terbuka yang menggunakan piranti Intervensi Rupiah pada setiap hari kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.”
2.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 25 …. “Pasal 25 Waktu pelaksanaan Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1)dan tata cara pelaksanaan serta penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 September 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 115 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/13/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH I. UMUM Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter diantaranya melalui kegiatan operasi pasar terbuka. Kegiatan operasi pasar terbuka antara lain menggunakan piranti Intervensi Rupiah untuk menyerap kelebihan likuiditas bank-bank yang bersifat harian. Pada saat ini pelaksanaan intervensi rupiah kurang efektif karena terdapat ketidakselarasan antara waktu penutupan Intervensi Rupiah dengan jadwal operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang dapat mengakibatkan bank tidak optimal dalam mengelola likuiditasnya. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan Intervensi Rupiah perlu diselaraskan dengan jadwal operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I …. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4315 DPM