DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001

Nomor: 3/22/PBI/2001
Tahun: 2001
Ditetapkan: 13 Desember 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap memperhatikan faktor kompetisi antar bank;
c.bahwa laporan keuangan bank dan perusahaan lainnya wajib disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
d.bahwa untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bank, maka laporan keuangan tahunan bank perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik;
e.bahwa …
e.bahwa sebagai bagian dari langkah awal untuk menuju pengawasan bank secara konsolidasi (consolidated supervision) perlu didukung dengan adanya laporan tentang kondisi keuangan dari perusahaan induk, perusahaan induk di bidang keuangan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan pihak terkait dengan bank;
f.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Memperhatikan: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan tanggal 31 Maret 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Pengendalian adalah:

a.Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
b.Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
c.Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
d.Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus;
e.Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan;
f.Bank …
f.Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan;
g.Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan manfaat bagi Bank; dan atau
h.Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan tempat penyertaan;
1. 3.Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan suatu kelompok usaha dan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) atau melakukan Pengendalian terhadap Bank;
2. 4.Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (financial holding company) adalah badan hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau yang melakukan Pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan;
3. 5.Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:
a.Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
b.Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
1. 6.Perusahaan Afiliasi adalah perusahaan anak dari Perusahaan Induk Bank atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;
2. 7.Pihak …
3. 7.Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4. 8.Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
5. 9.Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
6. 10.Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
7. 11.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
8. 12.Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
9. 13.Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
10. 14.Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah pedoman yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan;
11. 15.Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
12. 16.Surat …
13. 16.Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:

a.Laporan Tahunan;
b.Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
c.Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan
d.Laporan Keuangan Konsolidasi.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

(1)Bank wajib membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.informasi umum yang meliputi antara lain: 1) kepengurusan; 2) Kepemilikan … 2) kepemilikan; 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank; 4) strategi dan kebijakan manajemen; 5) laporan manajemen;
2. b.Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;
3. c.opini dari Akuntan Publik;
4. d.seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
5. e.seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku;
6. f.jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;
7. g.informasi lain.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:
1. a.Bank Indonesia;
2. b.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. c.Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
4. d.Asosiasi bank-bank di Indonesia;
5. e.Institut Bankir Indonesia (IBI);
6. f.2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
7. g.2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
(2)Dalam surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan ke Bank Indonesia, Bank melaporkan juga mengenai penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Bagi Bank yang telah memiliki home page wajib menginformasikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada home page Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 5

(1)Bank dianggap terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)tetapi …
(1)tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
(2)Bank dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 6

Perubahan cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

(1)Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan.
(2)Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan … 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
2. b.Komitmen dan Kontinjensi;
3. c.jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
4. d.Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi;
5. e.Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
6. f.persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
7. g.perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
8. h.transaksi Spot dan transaksi Derivatif;
9. i.rasio Posisi Devisa Neto;
10. j.beberapa rasio keuangan Bank;
11. k.Aktiva Bank yang dijaminkan;
12. l.Kredit Usaha Kecil; dan
13. m.informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
(3)Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1)Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam … dalam 1 (satu) tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.
(2)Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, Bank wajib:
1. a.mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau
2. b.mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap memperhatikan faktor kompetisi antar bank;
c.bahwa laporan keuangan bank dan perusahaan lainnya wajib disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
d.bahwa untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bank, maka laporan keuangan tahunan bank perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik;
e.bahwa …
e.bahwa sebagai bagian dari langkah awal untuk menuju pengawasan bank secara konsolidasi (consolidated supervision) perlu didukung dengan adanya laporan tentang kondisi keuangan dari perusahaan induk, perusahaan induk di bidang keuangan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan pihak terkait dengan bank;
f.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Memperhatikan: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan tanggal 31 Maret 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Pengendalian adalah:

a.Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
b.Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
c.Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
d.Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus;
e.Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan;
f.Bank …
f.Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan;
g.Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan manfaat bagi Bank; dan atau
h.Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan tempat penyertaan;
1. 3.Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan suatu kelompok usaha dan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) atau melakukan Pengendalian terhadap Bank;
2. 4.Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (financial holding company) adalah badan hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau yang melakukan Pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan;
3. 5.Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:
a.Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
b.Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
1. 6.Perusahaan Afiliasi adalah perusahaan anak dari Perusahaan Induk Bank atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;
2. 7.Pihak …
3. 7.Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4. 8.Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
5. 9.Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
6. 10.Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
7. 11.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
8. 12.Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
9. 13.Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
10. 14.Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah pedoman yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan;
11. 15.Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
12. 16.Surat …
13. 16.Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

a.Laporan Tahunan;
b.Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
c.Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan
d.Laporan Keuangan Konsolidasi.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

(1)Bank wajib membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.informasi umum yang meliputi antara lain: 1) kepengurusan; 2) Kepemilikan … 2) kepemilikan; 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank; 4) strategi dan kebijakan manajemen; 5) laporan manajemen;
2. b.Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;
3. c.opini dari Akuntan Publik;
4. d.seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
5. e.seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku;
6. f.jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;
7. g.informasi lain.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:
1. a.Bank Indonesia;
2. b.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. c.Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
4. d.Asosiasi bank-bank di Indonesia;
5. e.Institut Bankir Indonesia (IBI);
6. f.2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
7. g.2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
(2)Dalam surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan ke Bank Indonesia, Bank melaporkan juga mengenai penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Bagi Bank yang telah memiliki home page wajib menginformasikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada home page Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 5

(1)Bank dianggap terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)tetapi …
(1)tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
(2)Bank dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 6

Perubahan cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

(1)Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan.
(2)Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan … 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
2. b.Komitmen dan Kontinjensi;
3. c.jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
4. d.Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi;
5. e.Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
6. f.persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
7. g.perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
8. h.transaksi Spot dan transaksi Derivatif;
9. i.rasio Posisi Devisa Neto;
10. j.beberapa rasio keuangan Bank;
11. k.Aktiva Bank yang dijaminkan;
12. l.Kredit Usaha Kecil; dan
13. m.informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
(3)Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1)Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam … dalam 1 (satu) tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.
(2)Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, Bank wajib:
1. a.mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau
2. b.mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999