DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002

Nomor: 4/2/PBI/2002
Tahun: 2002
Ditetapkan: 28 Maret 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterangan dan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang dihasilkan dari pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik;
c.bahwa statistik kegiatan Lalu Lintas Devisa terutama statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia merupakan faktor penting dalam perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan;
d.bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ... Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1.Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk.
2.Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Perusahaan) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain sebagai Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Aset Finansial Luar Negeri adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri, simpanan ... simpanan pada bank di luar negeri dan pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk;
4.Kewajiban Finansial Luar Negeri adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan utang dagang kepada perusahaan di luar negeri;
5.Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Perusahaan yang melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa wajib menyampaikan laporan yang berisi keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
(2)Keterangan dan data yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 3

(1)Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)berlaku bagi Perusahaan yang :
1. a.memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
2. b.memiliki omset penjualan selama satu tahun sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal total aset/aktiva atau omset penjualan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami penurunan masing-masing menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa.
(3)Besarnya total aset/aktiva dan omset penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai perkembangan, dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

(1)Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)meliputi laporan :
1. a.Transaksi yang mempengaruhi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri,
2. b.Posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri per akhir periode laporan.
(2)Transaksi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah transaksi yang dilakukan tidak melalui Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank di dalam negeri.

BAB III

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 5

Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia meneliti kebenaran keterangan dan data dimaksud, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Lalu Lintas Devisa.

Pasal 6

Perusahaan wajib memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1)Perusahaan yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterangan dan data yang tidak lengkap dan atau tidak benar dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(2)Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar ... sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Bagi Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterangan dan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang dihasilkan dari pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik;
c.bahwa statistik kegiatan Lalu Lintas Devisa terutama statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia merupakan faktor penting dalam perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan;
d.bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ... Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1.Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk.
2.Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Perusahaan) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain sebagai Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Aset Finansial Luar Negeri adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri, simpanan ... simpanan pada bank di luar negeri dan pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk;
4.Kewajiban Finansial Luar Negeri adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan utang dagang kepada perusahaan di luar negeri;
5.Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Perusahaan yang melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa wajib menyampaikan laporan yang berisi keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
(2)Keterangan dan data yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 3

(1)Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)berlaku bagi Perusahaan yang :
1. a.memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
2. b.memiliki omset penjualan selama satu tahun sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal total aset/aktiva atau omset penjualan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami penurunan masing-masing menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa.
(3)Besarnya total aset/aktiva dan omset penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai perkembangan, dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

(1)Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)meliputi laporan :
1. a.Transaksi yang mempengaruhi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri,
2. b.Posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri per akhir periode laporan.
(2)Transaksi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah transaksi yang dilakukan tidak melalui Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank di dalam negeri.

BAB III

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 5

Pasal 6

Perusahaan wajib memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1)Perusahaan yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterangan dan data yang tidak lengkap dan atau tidak benar dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(2)Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar ... sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Bagi Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999