DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002

Nomor: 4/7/PBI/2002
Tahun: 2002
Ditetapkan: 27 September 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian kredit oleh perbankan dapat dilakukan melalui pemberian langsung kepada debitur maupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
c.bahwa pemberian kredit perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat :… Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;
2.Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

a.pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA);
b.pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
1. 4.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar… Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersil (Commercial Papers), Sertifikat Reksadana, dan Medium Term Note;

Pasal 2

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembelian Kredit dari BPPN.

Pasal 3

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN wajib dilakukan dengan nilai wajar.

Pasal 4

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

a.Pembelian langsung;
b.Pembelian melalui perusahaan perantara.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 5

(1)Bank wajib mengakui Kredit yang dibeli dari BPPN sebagai Kredit pada neraca Bank sebesar pokok Kredit atau baki debet.
(2)Selisih…
(2)Selisih antara pokok Kredit atau baki debet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai pembelian Kredit dibukukan sebagai berikut:
1. a.Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan.
2. b.Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
3. c.Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b disajikan sebagai pos pengurang (offseting account) dari Kredit yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pengakuan pendapatan atas Kredit yang dibeli dari BPPN dilakukan berdasarkan penerimaan kas (cash basis).
(2)Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas (cash basis) dilakukan untuk Kredit dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pasal 7

Pembayaran dari debitur diakui sebagai berikut:

a.Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur, pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit dan atau pendapatan bunga sesuai dengan perjanjian Kredit baru.
b.Apabila…
b.Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur: 1) seluruh pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit; dan 2) kelebihan penerimaan dari pokok Kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 8

(1)Bank dilarang melakukan koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk tujuan pengakuan pendapatan.
(2)Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan Bank apabila debitur telah melunasi seluruh nilai pembelian Kredit.
(3)PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit.

Pasal 9

(1)Bank wajib memperoleh kembali seluruh nilai pembelian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Apabila…
(2)Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun masih terdapat sisa Kredit yang belum ditagih, maka sisa Kredit tersebut wajib dihapus buku.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian kredit oleh perbankan dapat dilakukan melalui pemberian langsung kepada debitur maupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;
c.bahwa pemberian kredit perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat :… Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;
2.Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

a.pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA);
b.pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
1. 4.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar… Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersil (Commercial Papers), Sertifikat Reksadana, dan Medium Term Note;

Pasal 2

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembelian Kredit dari BPPN.

Pasal 3

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN wajib dilakukan dengan nilai wajar.

Pasal 4

Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

a.Pembelian langsung;
b.Pembelian melalui perusahaan perantara.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 5

(1)Bank wajib mengakui Kredit yang dibeli dari BPPN sebagai Kredit pada neraca Bank sebesar pokok Kredit atau baki debet.
(2)Selisih…
(2)Selisih antara pokok Kredit atau baki debet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai pembelian Kredit dibukukan sebagai berikut:
1. a.Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan.
2. b.Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
3. c.Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b disajikan sebagai pos pengurang (offseting account) dari Kredit yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pengakuan pendapatan atas Kredit yang dibeli dari BPPN dilakukan berdasarkan penerimaan kas (cash basis).
(2)Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas (cash basis) dilakukan untuk Kredit dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pasal 7

Pembayaran dari debitur diakui sebagai berikut:

a.Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur, pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit dan atau pendapatan bunga sesuai dengan perjanjian Kredit baru.
b.Apabila…
b.Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur: 1) seluruh pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit; dan 2) kelebihan penerimaan dari pokok Kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 8

(1)Bank dilarang melakukan koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk tujuan pengakuan pendapatan.
(2)Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan Bank apabila debitur telah melunasi seluruh nilai pembelian Kredit.
(3)PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit.

Pasal 9

(1)Bank wajib memperoleh kembali seluruh nilai pembelian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Apabila…
(2)Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun masih terdapat sisa Kredit yang belum ditagih, maka sisa Kredit tersebut wajib dihapus buku.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999