DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tahun 2003

Nomor: 5/13/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 17 Juli 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum maka Posisi Devisa Neto Bank Umum perlu disesuaikan;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
a.bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
b.bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan Iangkah- langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko GUBERNUR BANK INDONESIA, PERA TURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ ~3 /PBI/2003 TENT ANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM 81-100 PSI (A48) • 20 r- 2 • 2000· AJ Mengingat: Menimbang: BANK INDONESIA Bl • 100 PBI (A4BI • 20 r • 2 • 2000 • AJ 2.Modal ... ~ Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM. Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 12 /PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306 ); BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A4B) • 20 r· 2 • 2000· IW

(4)Pasiva ... ~
(1)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
(2)Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
1. a.selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
2. b.selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
(3)Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

Pasal 2

2.Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
3.Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang. BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A48) • 20 r • 2 • 2000 • AJ

(3)Bank .1!}fL
(1).
(1)Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan berlaku, kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal.
(2)Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Pasal 3

(4)Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
(5)Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, spot, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option dan future, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk. ,.--,., .... ·· BANK INDONESIA Bl • 100 PBI (A4BI • 20 r • 2 • 2000 • AJ
(2)Perhitungan ..~/L,,
(1)Bagi Bank yang dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan adalah seluruh posisi option Bank.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi Bank yang tidak dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan hanya posisi option yang diterbitkan Bank.
(2)Seluruh atau sebagian posisi option yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang identik.
(3)Proses saling hapus untuk posisi option yang identik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah posisi option yang diterbitkan Bank dengan pos lawan posisi option yang dibeli Bank, yang memiliki persyaratan sama dalam:
1. a.tanggal pelaksanaan (exercise date);
2. b.harga yang disepakati (strike price);
3. c.jenis valuta;
4. d.transaksi yang mendasari (underlying transaction); dan
5. e.jenis option.

Pasal 4

(3)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari (intraday) berdasarkan prinsip kehati-hatian. BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A4Bl • 20 r- 2 • 2000· AJ
(4)Dalam.~ ( 1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto.
(2)Posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.bagian dari investasi strategis dan penting untuk operasional Bank atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas;
2. b.posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif;
3. c.posisi tersebut telah disetujui oleh Direksi Bank.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bank kepada Bank Indonesia, dengan alamat:
1. a.Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. b.Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 6

(2)Perhitungan nilai delta dari posisi option sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Seluruh atau sebagian posisi option Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang simetris.
(4)Proses saling hapus untuk posisi option yang simetris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai delta dari posisi option (delta based equivalent). BANK INDONESIA Bl - 100 PBI (A_4B) • 20 r • 2 • 2000 • AJ Pasal 9 .. ?ntt-
(1)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto dengan menggunakan Kurs Penutupan.
(2)Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan yang terjadi.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto.
(2)Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3)Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. ( 4) Dalam hal permohonan Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib menerapkan pengecualian posisi struktural dimaksud secara konsisten. BANK INDONESIA Bl • 100 PSI (A_4BJ • 20 r • 2 • 2000 • AJ Pasal 11 -~ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4. d.pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
5. e.pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 10

Bagi Bank yang melanggar kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) sebagai akibat perubahan cakupan aktiva valuta asing, pasiva valuta asing, dan rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang berkaitan dengan posisi struk:tural diberikan waktu untuk menyelesaikan pelanggaran Posisi Devisa Neto dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 9

BANK INDONESIA Bl • 100 PBI (A4B) • 20 r • 2 • 2000 • AJ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 84 DPNP BURHANUDDIN ABDULLAH GUBERNUR BANK INDONESIA ~ Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2003 Peraturan. Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tan.ggal ditetapkan.

Pasal 12

Dengan. berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tan.ggal 31 Desember 1998 tentan.g Posisi Devisa Neto Bank Umum, dicabut dan dinyatakan.tidak berlaku.

Pasal 11

BANK INDONESIA

81.100 PBI (A481 • 20 r- 2 • 2000 .AJ II.PASAL.~ Arah kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan perhitungan risiko dalam permodalan Bank akan terus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara intemasional. Sehubungan dengan itu pada waktu yang telah ditetapkan Bank Indonesia akan menerapkan perhitungan risiko pasar dalam permodalan Bank bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi peraturan risiko pasar dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam permodalan bagi Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu maka Posisi Devisa Neto Bank tersebut perlu disesuaikan. Hal ini mengingat sebagian dari risiko nilai tukar yang ada telah diperhitungkan dengan modal Bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkenankan seluruh Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto. Pengecualian tersebut dilakukan melalui prosedur permohonan oleh Bank dan apabila telah disetujui maka pengecualian posisi struktural dalam perhitungan Posisi Devisa Neto hams diterapkan secara konsisten. I.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 13 /PBI/2003 TENTANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM BANK INDONESIA Bl - 100 PSI (A_4B)- 20 r - 2 - 2000 - AJ Ayat(4).~ Ayat (1) Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia pemeliharaan Posisi Devisa Neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening an.tar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum maka Posisi Devisa Neto Bank Umum perlu disesuaikan;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;
a.bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
b.bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan Iangkah- langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko GUBERNUR BANK INDONESIA, PERA TURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ ~3 /PBI/2003 TENT ANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM 81-100 PSI (A48) • 20 r- 2 • 2000· AJ Mengingat: Menimbang: BANK INDONESIA Bl • 100 PBI (A4BI • 20 r • 2 • 2000 • AJ 2.Modal ... ~ Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM. Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 12 /PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306 ); BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A4B) • 20 r· 2 • 2000· IW

(4)Pasiva ... ~
(1)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
(2)Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
1. a.selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
2. b.selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
(3)Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

Pasal 2

2.Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
3.Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang. BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A48) • 20 r • 2 • 2000 • AJ

(3)Bank .1!}fL
(1).
(1)Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan berlaku, kewajiban memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal.
(2)Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Pasal 3

(4)Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
(5)Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, spot, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option dan future, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk. ,.--,., .... ·· BANK INDONESIA Bl • 100 PBI (A4BI • 20 r • 2 • 2000 • AJ
(2)Perhitungan ..~/L,,
(1)Bagi Bank yang dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan adalah seluruh posisi option Bank.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menghitung Posisi Devisa Neto, bagi Bank yang tidak dapat menghitung nilai delta dari posisi option (delta based equivalent), posisi option yang diperhitungkan hanya posisi option yang diterbitkan Bank.
(2)Seluruh atau sebagian posisi option yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang identik.
(3)Proses saling hapus untuk posisi option yang identik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah posisi option yang diterbitkan Bank dengan pos lawan posisi option yang dibeli Bank, yang memiliki persyaratan sama dalam:
1. a.tanggal pelaksanaan (exercise date);
2. b.harga yang disepakati (strike price);
3. c.jenis valuta;
4. d.transaksi yang mendasari (underlying transaction); dan
5. e.jenis option.

Pasal 4

(3)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari (intraday) berdasarkan prinsip kehati-hatian. BANK INDONESIA Bl· 100 PBI (A4Bl • 20 r- 2 • 2000· AJ
(4)Dalam.~ ( 1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto.
(2)Posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.bagian dari investasi strategis dan penting untuk operasional Bank atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas;
2. b.posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif;
3. c.posisi tersebut telah disetujui oleh Direksi Bank.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bank kepada Bank Indonesia, dengan alamat:
1. a.Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. b.Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Pasal 6

(2)Perhitungan nilai delta dari posisi option sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Seluruh atau sebagian posisi option Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat saling hapus dengan posisi option lainnya sepanjang simetris.
(4)Proses saling hapus untuk posisi option yang simetris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan perhitungan nilai delta dari posisi option (delta based equivalent). BANK INDONESIA Bl - 100 PBI (A_4B) • 20 r • 2 • 2000 • AJ Pasal 9 .. ?ntt-
(1)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto dengan menggunakan Kurs Penutupan.
(2)Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan yang terjadi.

Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto.
(2)Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3)Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. ( 4) Dalam hal permohonan Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib menerapkan pengecualian posisi struktural dimaksud secara konsisten. BANK INDONESIA Bl • 100 PSI (A_4BJ • 20 r • 2 • 2000 • AJ Pasal 11 -~ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4. d.pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
5. e.pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

BANK INDONESIA

81.100 PBI (A481 • 20 r- 2 • 2000 .AJ II.PASAL.~ Arah kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan perhitungan risiko dalam permodalan Bank akan terus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara intemasional. Sehubungan dengan itu pada waktu yang telah ditetapkan Bank Indonesia akan menerapkan perhitungan risiko pasar dalam permodalan Bank bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi peraturan risiko pasar dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Dengan diperhitungkannya risiko pasar dalam permodalan bagi Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu maka Posisi Devisa Neto Bank tersebut perlu disesuaikan. Hal ini mengingat sebagian dari risiko nilai tukar yang ada telah diperhitungkan dengan modal Bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkenankan seluruh Bank untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing pada perhitungan Posisi Devisa Neto. Pengecualian tersebut dilakukan melalui prosedur permohonan oleh Bank dan apabila telah disetujui maka pengecualian posisi struktural dalam perhitungan Posisi Devisa Neto hams diterapkan secara konsisten. I.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 13 /PBI/2003 TENTANG POSIS! DEVISA NETO BANK UMUM BANK INDONESIA Bl - 100 PSI (A_4B)- 20 r - 2 - 2000 - AJ Ayat(4).~ Ayat (1) Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia pemeliharaan Posisi Devisa Neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening an.tar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tahun 2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998