DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/14/PBI/2003

Nomor: 5/14/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 23 Juli 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, Bank Perkreditan Rakyat wajib meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan biaya dan persiapan yang baik dan terencana;
d.bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia: GUBERNUR BANK INDONESIA, KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUKPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA BANKPERKREDITANRAKYAT TENTANG PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 14 /PBI/2003 BANK INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 -2001 7 DJP
1. 2.Sumber... J Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
2. 1.. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang melakukan . kegiatan usaha secara konvensional . maupun berdasarkan Prinsip Syariah; Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan:. PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWATIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK PERKREDITAN RAKYAT. MEMUTUSKAN: Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); BANK. INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) - 10 r - 10 -2001 - DJP
5.Dewan ... J-
2.Sumber Daya Manusia adalah :

a.anggota direksi dan komisaris BPR;
b.dewan pengawas syariah; dan
c.pegawai BPR;
1. 3.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal _29 · Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 · tentang Perkoperasian;
1. 4.Komisaris :
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; BANK· INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r -10 • 2001 c DJP pendidikan ... ( l) Pemenuhan kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu:
a.sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) selama tahun 2004;
b.sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) selama tahun 2005 dan seterusnya.

(2)Dalam hal BPR telah memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), namun belum mencukupi untuk mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam

Pasal 3

(1)BPR wajib menyediakan Dana Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan · sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi biaya Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya.

Pasal 2

5.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
6.Dana Pendidikan dan Pelatihan .adalah dana yang disediakan oleh BPR untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbankan antara lain operasional, pemasaran dan manajemen BPR. BANK· INDONESIA Bl 100 PBI (A48) -10 r -10-2001 c DJP

(2)Rencana ... iv
(1)Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan dengan memperhatikan azas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia,

Pasal 5

(1). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara :
1. a.dilaksanakan oleh BPR sendiri;
2. b.ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR lain;
3. c.bersama-sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; atau
4. d.mengirim Sumber Daya . Manusia untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan/ pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstemBPR.
(3)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya.

Pasal 4

pendidikan dan pelatihan, maka BPR wajib meningkatkan Dana Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat mengikutsertakan sekurang- kurangnya 1 (satu) orang dalam pendidikan dan pelatihan. BANK .INDONESIA Bl 100 PBI (A48) -10 r • 10 • 2001 • DJP

b.Biro . . . )._,, Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan aturan sebagai berikut:
a.Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR konvensional yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

Pasal 8

Realisasi rencana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris.

Pasal 7

BPR yang sampai dengan akhir tahun berjalan belum merealisasikan seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menambahkan sisa Dana Pendidikan dan Pelatihan yang belum direalisasikan tersebut ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.

Pasal 6

(2)Rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas Bl'.K. . (3) Rencana pendidikan dan pelatihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bank lndonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan. BANK .INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) -10 r • 10 • 2001 - DJP LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 90 DPBPRIBPS BURHANUDDIN ABDULLAH GUBERNUR BANK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juli 2003 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9

b.Biro Perbankan Syariah, dengan alamat JI. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPK syariah yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
c.Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. BANK·. INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 • 2001 • DJP

Pasal 2

Ayat (1) Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya :

a.Penyelenggru:aan ... L Cukup jelas. rasal 1 PASAL DEMI PASAL Pengembangan Sumber Daya Manusia perbankan untuk menjadi tenaga yang profesional melalui pendidikan yang berkesinambungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, sehingga setiap bank wajib menyediakan dana untuk maksud tersebut. Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan pengembangan industri Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. UMUM PENJELASAN ATAS PERA TURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/ 14 /PBI/2003 TENT ANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUKPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA BANKPERKREDITANRAKYAT BANK .INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 • 2001 • DJP ... · .L
b.BPR ...
a.Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2003 sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pemenuhan penyediaan dana . Pendidikan dan Latihan diperhitungkan dari realisasi biaya pendidikan dan latihan . tahun berjalan. Contoh:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, Bank Perkreditan Rakyat wajib meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan biaya dan persiapan yang baik dan terencana;
d.bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia: GUBERNUR BANK INDONESIA, KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUKPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA BANKPERKREDITANRAKYAT TENTANG PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 14 /PBI/2003 BANK INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 -2001 7 DJP
1. 2.Sumber... J Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
2. 1.. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang melakukan . kegiatan usaha secara konvensional . maupun berdasarkan Prinsip Syariah; Pasal 1

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); BANK. INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) - 10 r - 10 -2001 - DJP
5.Dewan ... J-
2.Sumber Daya Manusia adalah :

a.anggota direksi dan komisaris BPR;
b.dewan pengawas syariah; dan
c.pegawai BPR;
1. 3.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal _29 · Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 · tentang Perkoperasian;
1. 4.Komisaris :
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; BANK· INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r -10 • 2001 c DJP pendidikan ... ( l) Pemenuhan kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu:
a.sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) selama tahun 2004;
b.sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) selama tahun 2005 dan seterusnya.

(2)Dalam hal BPR telah memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), namun belum mencukupi untuk mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam

Pasal 3

(1)BPR wajib menyediakan Dana Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan · sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi biaya Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya.

Pasal 2

5.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
6.Dana Pendidikan dan Pelatihan .adalah dana yang disediakan oleh BPR untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbankan antara lain operasional, pemasaran dan manajemen BPR. BANK· INDONESIA Bl 100 PBI (A48) -10 r -10-2001 c DJP

(2)Rencana ... iv
(1)Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan dengan memperhatikan azas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia,

Pasal 5

(1). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara :
1. a.dilaksanakan oleh BPR sendiri;
2. b.ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR lain;
3. c.bersama-sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; atau
4. d.mengirim Sumber Daya . Manusia untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan/ pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstemBPR.
(3)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya.

Pasal 4

b.Biro . . . )._,, Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan aturan sebagai berikut:
a.Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR konvensional yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

Pasal 8

Realisasi rencana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris.

Pasal 7

Pasal 6

(2)Rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas Bl'.K. . (3) Rencana pendidikan dan pelatihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bank lndonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan. BANK .INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) -10 r • 10 • 2001 - DJP LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 90 DPBPRIBPS BURHANUDDIN ABDULLAH GUBERNUR BANK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juli 2003 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Pasal 10

Pasal 9

b.Biro Perbankan Syariah, dengan alamat JI. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPK syariah yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
c.Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. BANK·. INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 • 2001 • DJP

Pasal 2

Ayat (1) Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya :

a.Penyelenggru:aan ... L Cukup jelas. rasal 1 PASAL DEMI PASAL Pengembangan Sumber Daya Manusia perbankan untuk menjadi tenaga yang profesional melalui pendidikan yang berkesinambungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, sehingga setiap bank wajib menyediakan dana untuk maksud tersebut. Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan pengembangan industri Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. UMUM PENJELASAN ATAS PERA TURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/ 14 /PBI/2003 TENT ANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUKPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA BANKPERKREDITANRAKYAT BANK .INDONESIA Bl 100 PBI (A4B) • 10 r • 10 • 2001 • DJP ... · .L
b.BPR ...
a.Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2003 sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pemenuhan penyediaan dana . Pendidikan dan Latihan diperhitungkan dari realisasi biaya pendidikan dan latihan . tahun berjalan. Contoh:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/14/PBI/2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998