DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003

Nomor: 5/4/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 21 Maret 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai penatausaha Surat Utang Negara dan sebagai agen untuk pelaksanaan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme lelang Surat Utang Negara yang transparan dan sistem penatausahaan Surat Utang Negara yang efisien, efektif, akurat dan terpercaya dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
3.Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4.Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
6.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
7.Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam Lelang Surat Utang Negara.
8.Diskonto …
8.Diskonto adalah selisih antara harga pasar dengan nilai nominal.
9.Yield to Maturity atau Yield adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
10.Penawaran Pembelian Kompetitif (competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
11.Penawaran Pembelian Non-kompetitif (non-competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
12.Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara dengan cara Peserta Lelang mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
13.Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
14.Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
15.Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia.
16.Free of Payment yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan di Central Registry, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
b.bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengusulkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang, melakukan seleksi calon Peserta Lelang, mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, dan mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
c.dapat bertindak sebagai agen dalam pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder untuk kepentingan dan atas permintaan Pemerintah;
d.menatausahakan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

BAB III

KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA

Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a.diterbitkan …
a.diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless);
b.diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
c.Surat Perbendaharaan Negara diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dengan pembayaran bunga secara Diskonto;
d.Obligasi Negara diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (variable rate), kupon tetap (fixed rate), dan atau pembayaran bunga secara Diskonto.

Pasal 4

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.

BAB IV

LELANG SURAT UTANG NEGARA

Pasal 5

(1)Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang.
(2)Bank Indonesia melakukan seleksi calon Peserta Lelang berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjuk Peserta Lelang berdasarkan hasil seleksi calon Peserta Lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
(2)Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Bank Indonesia melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.
(3)Dalam Lelang Surat Utang Negara, Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain sedangkan Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 7

(1)Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
(2)Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
(3)Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
(4)Menteri Keuangan Republik Indonesia menentukan alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai penatausaha Surat Utang Negara dan sebagai agen untuk pelaksanaan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme lelang Surat Utang Negara yang transparan dan sistem penatausahaan Surat Utang Negara yang efisien, efektif, akurat dan terpercaya dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
3.Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4.Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
6.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
7.Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam Lelang Surat Utang Negara.
8.Diskonto …
8.Diskonto adalah selisih antara harga pasar dengan nilai nominal.
9.Yield to Maturity atau Yield adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
10.Penawaran Pembelian Kompetitif (competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
11.Penawaran Pembelian Non-kompetitif (non-competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
12.Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara dengan cara Peserta Lelang mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
13.Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
14.Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
15.Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia.
16.Free of Payment yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan di Central Registry, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
b.bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengusulkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang, melakukan seleksi calon Peserta Lelang, mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, dan mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
c.dapat bertindak sebagai agen dalam pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder untuk kepentingan dan atas permintaan Pemerintah;
d.menatausahakan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

BAB III

KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA

Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a.diterbitkan …
a.diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless);
b.diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
c.Surat Perbendaharaan Negara diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dengan pembayaran bunga secara Diskonto;
d.Obligasi Negara diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (variable rate), kupon tetap (fixed rate), dan atau pembayaran bunga secara Diskonto.

Pasal 4

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.

BAB IV

LELANG SURAT UTANG NEGARA

Pasal 5

(1)Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang.
(2)Bank Indonesia melakukan seleksi calon Peserta Lelang berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjuk Peserta Lelang berdasarkan hasil seleksi calon Peserta Lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
(2)Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Bank Indonesia melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.
(3)Dalam Lelang Surat Utang Negara, Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain sedangkan Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 7

(1)Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
(2)Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
(3)Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
(4)Menteri Keuangan Republik Indonesia menentukan alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003