DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004

Nomor: 6/16/PBI/2004
Tahun: 2004
Ditetapkan: 1 Juli 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengaturan likuiditas perbankan dengan kebijakan peningkatan giro wajib minimum, diperlukan kebijakan pemberian jasa giro bagi kelompok bank yang terkena ketentuan kenaikan giro wajib minimum;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 23 jo. Pasal 71 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Pemerintah Pusat memperoleh jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral yang akan dilaksanakan Indonesia … pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4108); Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
1.Ketentuan … Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN. Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4108) diubah sebagai berikut : sebagaimana …

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “2. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.”
2.Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 2 ditambah 6 (enam) ayat baru sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2

(1)Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :
1. a.Bank;
2. b.Instansi pemerintah;
3. c.Lembaga keuangan internasional;
4. d.Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia.
(2)Setiap Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
(3)Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
(4)Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah
1. b.Terkait … sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(5)Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta melakukan kegiatan dalam valuta asing juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 1 (satu) Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 1 (satu) Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(6)Bank yang dapat membuka Rekening Giro Rupiah maupun Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah kantor pusat Bank.
(7)Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, kantor Bank yang dapat membuka Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah kantor cabang Bank tersebut di Indonesia.
(8)Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia sepanjang :
1. a.Diperlukan dalam rangka transisi tugas Bank Indonesia di bidang perbankan dan di bidang perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
2. b.Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.”
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 Dalam hal tertentu Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 1 Juli 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR DASP dana … PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/16/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2

Pasal 2

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan instansi pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepanjang Rekening Giro yang bersangkutan digunakan untuk menampung dan atau mengelola Ayat … dana yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk instansi pemerintah pusat terdiri dari departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pengertian instansi pemerintah ini tidak termasuk bendaharawan rutin dan bendahara proyek. Huruf c Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah lembaga- lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan atau keuangan dimana Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota di dalamnya atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia. Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal … Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4

Pasal 6

Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah:

a.adanya kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti kebijakan pengaturan likuiditas perbankan dengan memberikan jasa giro atas pemenuhan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bank umum;
b.adanya amanat undang-undang yang mengatur pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengaturan likuiditas perbankan dengan kebijakan peningkatan giro wajib minimum, diperlukan kebijakan pemberian jasa giro bagi kelompok bank yang terkena ketentuan kenaikan giro wajib minimum;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 23 jo. Pasal 71 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) Pemerintah Pusat memperoleh jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral yang akan dilaksanakan Indonesia … pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4108); Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
1.Ketentuan … Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “2. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.”
2.Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 2 ditambah 6 (enam) ayat baru sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 2

(1)Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :
1. a.Bank;
2. b.Instansi pemerintah;
3. c.Lembaga keuangan internasional;
4. d.Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia.
(2)Setiap Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
(3)Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
(4)Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah
1. b.Terkait … sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(5)Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta melakukan kegiatan dalam valuta asing juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 1 (satu) Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 1 (satu) Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(6)Bank yang dapat membuka Rekening Giro Rupiah maupun Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah kantor pusat Bank.
(7)Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, kantor Bank yang dapat membuka Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah kantor cabang Bank tersebut di Indonesia.
(8)Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia sepanjang :
1. a.Diperlukan dalam rangka transisi tugas Bank Indonesia di bidang perbankan dan di bidang perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
2. b.Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.”
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 Dalam hal tertentu Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 1 Juli 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR DASP dana … PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/16/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2

Pasal 2

Pasal 6

Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah:

a.adanya kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti kebijakan pengaturan likuiditas perbankan dengan memberikan jasa giro atas pemenuhan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bank umum;
b.adanya amanat undang-undang yang mengatur pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998