Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004
- Nomor
- 6/20/PBI/2004
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagai berikut:
“Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
“Pasal 2
“Pasal 3
“Pasal 3A Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung secara gabungan yaitu:
“Pasal 7
“Pasal 7A
“Pasal 8
“Pasal 9A Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menurunkannya sehingga selambat- lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”
“Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2004 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 65 DPNP/DPD PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/20/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM UMUM Dalam rangka stabilitas perekonomian nasional dan untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan perlu adanya stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar antara lain dapat dicapai melalui pengaturan besaran posisi devisa neto perbankan. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan ini dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dari sisi komposisi valuta asing yang dimiliki oleh Bank dan juga dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki Bank. Dari sisi komposisi valuta asing, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya berdasarkan posisi keseluruhan (neraca dan rekening administratif) namun juga untuk posisi neraca itu sendiri. Dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya dihitung pada akhir hari kerja dengan menggunakan kurs penutupan, namun juga pada tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Yang dimaksud dengan tengah hari kerja adalah pada pukul 12.00 waktu setempat sesuai tempat kedudukan kantor pusat Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening … Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (5) Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif. Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor - kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (6) Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Angka 3
Ayat (1) Ketentuan yang berlaku saat ini adalah PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk). Ayat (2)… Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Cukup jelas. Angka 7
Cukup jelas. Angka 8
Cukup jelas. Angka 9
Huruf a Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Huruf b … Huruf b sampai dengan huruf e Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4399
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan