DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004

Nomor: 6/20/PBI/2004
Tahun: 2004
Ditetapkan: 15 Juli 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai stabilitas nilai tukar perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing yang dilakukan oleh perbankan;
c.bahwa salah satu faktor penting dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing perbankan adalah besaran posisi devisa neto yang diperkenankan dimiliki oleh perbankan, baik ditinjau dari komposisi valuta asing pada neraca dan rekening administratif, maupun dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yaitu pada akhir hari kerja maupun pada tengah hari kerja;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah serta ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru yaitu angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.
3.Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang.
4.Kurs …
4.Kurs Tengah Hari adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 12.00 WIB setiap hari.”
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal; dan
2. b.Untuk neraca setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja.
(2)Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
1. a.selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
2. b.selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
(3)Posisi Devisa Neto untuk neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
(4)Aktiva …
(4)Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.
(5)Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
(6)Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, spot, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option dan future, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.”

3.Ketentuan …
3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3

(1)Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan yang berlaku, wajib memelihara Posisi Devisa Neto sebagai berikut:
1. a.Secara keseluruhan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal; dan
2. b.Untuk neraca setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja.
(2)Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.”

4.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3A Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung secara gabungan yaitu:

a.Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
b.Bagi …
b.Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.”
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia.
(2)Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3)Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.”

6.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7A

(1)Bank wajib menatausahakan laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan periode dan jangka waktu sesuai laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja.
(2)Bank Indonesia dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila diperlukan.”

7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8

(1)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan.
(2)Bank …
(2)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan menggunakan Kurs Tengah Hari.
(3)Dalam hal Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari.”

8.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9A Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menurunkannya sehingga selambat- lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”
9.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4. d.pencantuman …
5. d.pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
6. e.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2004 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 65 DPNP/DPD PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/20/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM UMUM Dalam rangka stabilitas perekonomian nasional dan untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan perlu adanya stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar antara lain dapat dicapai melalui pengaturan besaran posisi devisa neto perbankan. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan ini dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dari sisi komposisi valuta asing yang dimiliki oleh Bank dan juga dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki Bank. Dari sisi komposisi valuta asing, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya berdasarkan posisi keseluruhan (neraca dan rekening administratif) namun juga untuk posisi neraca itu sendiri. Dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya dihitung pada akhir hari kerja dengan menggunakan kurs penutupan, namun juga pada tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tengah hari kerja adalah pada pukul 12.00 waktu setempat sesuai tempat kedudukan kantor pusat Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening … Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (5) Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif. Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor - kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (6) Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Angka 3

Pasal 3

Ayat (1) Ketentuan yang berlaku saat ini adalah PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk). Ayat (2)… Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4

Pasal 3A

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 7A

Cukup jelas. Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 8

Pasal 9A

Cukup jelas. Angka 9

Pasal 10

Huruf a Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Huruf b … Huruf b sampai dengan huruf e Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4399

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai stabilitas nilai tukar perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing yang dilakukan oleh perbankan;
c.bahwa salah satu faktor penting dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing perbankan adalah besaran posisi devisa neto yang diperkenankan dimiliki oleh perbankan, baik ditinjau dari komposisi valuta asing pada neraca dan rekening administratif, maupun dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yaitu pada akhir hari kerja maupun pada tengah hari kerja;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah serta ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru yaitu angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.
3.Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang.
4.Kurs …
4.Kurs Tengah Hari adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 12.00 WIB setiap hari.”
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal; dan
2. b.Untuk neraca setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja.
(2)Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
1. a.selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
2. b.selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
(3)Posisi Devisa Neto untuk neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
(4)Aktiva …
(4)Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.
(5)Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
(6)Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, spot, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option dan future, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.”

3.Ketentuan …
3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3

(1)Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan yang berlaku, wajib memelihara Posisi Devisa Neto sebagai berikut:
1. a.Secara keseluruhan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal; dan
2. b.Untuk neraca setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja.
(2)Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.”

4.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3A Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung secara gabungan yaitu:

a.Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
b.Bagi …
b.Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.”
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7

(1)Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia.
(2)Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(3)Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.”

6.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7A

(1)Bank wajib menatausahakan laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan periode dan jangka waktu sesuai laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja.
(2)Bank Indonesia dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila diperlukan.”

7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8

(1)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan.
(2)Bank …
(2)Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan menggunakan Kurs Tengah Hari.
(3)Dalam hal Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari.”

8.Menambah ketentuan baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9A Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menurunkannya sehingga selambat- lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”
9.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4. d.pencantuman …
5. d.pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
6. e.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2004 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 65 DPNP/DPD PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/20/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM UMUM Dalam rangka stabilitas perekonomian nasional dan untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan perlu adanya stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar antara lain dapat dicapai melalui pengaturan besaran posisi devisa neto perbankan. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan ini dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dari sisi komposisi valuta asing yang dimiliki oleh Bank dan juga dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki Bank. Dari sisi komposisi valuta asing, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya berdasarkan posisi keseluruhan (neraca dan rekening administratif) namun juga untuk posisi neraca itu sendiri. Dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya dihitung pada akhir hari kerja dengan menggunakan kurs penutupan, namun juga pada tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998