DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005

Nomor: 7/35/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 29 September 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:pass Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/24/PBI/2004 TENTANG BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. Pasal I Passa Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Pasal II … Pasal II pasal Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 29 September 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 90 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/35/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/24/PBI/2004 TENTANG BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH UMUM Dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap jasa pelayanan perbankan syariah saat ini, maka kebutuhan akan bank umum yang melaksanakankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat tersebut, maka pertambahan jumlah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah beserta jaringan kantornya merupakan suatu keharusan agar mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan yang memungkinkan hal tersebut terwujud dengan tetap memperhatian prinsip kehati-hatian dan semangat dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu program penguatan struktur perbankan nasional. Kebijakan tersebut berupa penyesuaian ketentuan permodalan bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Modal disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4536

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004