Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005
- Nomor
- 7/49/PBI/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Pasal II … Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2005. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 134 DPNP/DPM/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/ 49 /PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING UMUM Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum, termasuk pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk meningkatkan renumerasi atas tambahan giro wajib minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara di Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) … Ayat (1) Persentase jasa giro merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 73% (tujuh puluh tiga perseratus). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:
ditambah dengan
Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% (delapan perseratus) dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II … Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4572 DPNP/DPM/DKM
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan