DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004

Nomor: 6/15/PBI/2004
Tahun: 2004
Ditetapkan: 28 Juni 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum;
c.bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2.Bank …
2.Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;
3.Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
4.Giro Wajib Minimum (statutory reserve), atau yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK;
5.Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
6.Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
7.Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
8.Pasar Uang Antar Bank, yang untuk selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam meminjam antara satu Bank dengan Bank lainnya;
9.Pusat …
9.Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang;
10.Suku Bunga PUAB adalah rata-rata tertimbang suku bunga yang terjadi di PUAB pagi dan sore pada hari pelanggaran GWM terjadi, yang tercatat pada PIPU;
11.Jakarta Interbank Offered Rate, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah.
(2)Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing.

Pasal 3

(1)GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:
1. a.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan … tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
2. b.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
3. c.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.
(3)Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

BAB II

REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 6

(1)Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
(2)Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
(3)Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.

BAB III

TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 7

(1)Bank wajib memelihara GWM secara harian.
(2)Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pemenuhan persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.
(3)Informasi …
(3)Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(4)Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

Pasal 8

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) masing-masing terdiri dari:

a.saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia;
b.saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
1. a.jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
2. b.jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
(2)DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
1. a.giro;
2. b.simpanan berjangka;
3. c.tabungan; dan
4. d.kewajiban-kewajiban lainnya.
(3)DPK …
(3)DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
1. a.giro;
2. b.simpanan berjangka; dan
3. c.kewajiban-kewajiban lainnya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum;
c.bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2.Bank …
2.Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;
3.Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
4.Giro Wajib Minimum (statutory reserve), atau yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK;
5.Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
6.Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
7.Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern;
8.Pasar Uang Antar Bank, yang untuk selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam meminjam antara satu Bank dengan Bank lainnya;
9.Pusat …
9.Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang;
10.Suku Bunga PUAB adalah rata-rata tertimbang suku bunga yang terjadi di PUAB pagi dan sore pada hari pelanggaran GWM terjadi, yang tercatat pada PIPU;
11.Jakarta Interbank Offered Rate, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah.
(2)Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing.

Pasal 3

(1)GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:
1. a.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan … tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
2. b.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
3. c.Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.
(3)Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal 5

BAB II

REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 6

(1)Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
(2)Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
(3)Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.

BAB III

TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 7

(1)Bank wajib memelihara GWM secara harian.
(2)Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pemenuhan persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.
(3)Informasi …
(3)Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(4)Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

Pasal 8

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) masing-masing terdiri dari:

a.saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia;
b.saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
1. a.jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
2. b.jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
(2)DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
1. a.giro;
2. b.simpanan berjangka;
3. c.tabungan; dan
4. d.kewajiban-kewajiban lainnya.
(3)DPK …
(3)DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
1. a.giro;
2. b.simpanan berjangka; dan
3. c.kewajiban-kewajiban lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004