DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006

Nomor: 8/12/PBI/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 10 Juli 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan industri keuangan khususnya industri perbankan, diperlukan penambahan informasi yang disampaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyesuaikan sistem penyampaian dan tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum serta mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di … di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4.Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
5.Penyampaian laporan secara on line yang selanjutnya disebut on line adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim/mentransfer rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
6.Penyampaian laporan secara off line yang selanjutnya disebut off line adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data menggunakan disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

(1)Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
(3)Penyusunan …
(3)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.restrukturisasi kredit;
7. g.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
8. h.deposan dan debitur inti; dan
9. i.sensitivity to market risk.
(4)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.deposito …
7. f.deposito investasi mudharabah;
8. g.restrukturisasi pembiayaan;
9. h.deposan dan debitur inti; dan
10. i.sensitivity to market risk – nilai tukar.
(5)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.deposito investasi mudharabah;
6. f.restrukturisasi pembiayaan; dan
7. g.deposan dan debitur inti.

Pasal 3

(1)Bank dan UUS bertanggung jawab atas keakuratan data, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bank dan UUS wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.
(3)Bank dan UUS wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pengurus Bank atas keakuratan data.
(5)Dalam …
(5)Dalam hal terjadi penggantian pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dan UUS wajib menyampaikan rencana penggantian.
(6)Rencana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya penggantian.

Pasal 4

(1)Bank dan UUS dalam menyusun LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengacu pada Pedoman Penyusunan LBBU yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Pedoman Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB II

PERIODE DATA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

Data LBBU berupa dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan, dan dana pihak ketiga milik pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk 4 (empat) periode data laporan pada setiap bulan yaitu:

a.Periode data laporan minggu pertama, meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
b.Periode data laporan minggu kedua, meliputi data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
c.Periode …
c.Periode data laporan minggu ketiga, meliputi data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
d.Periode data laporan minggu keempat, meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.

Pasal 6

(1)Data LBBU berupa maturity profile, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, dan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(2)Data LBBU berupa maturity profile, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(3)Data LBBU berupa maturity profile, deposito investasi mudharabah, dan restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

Pasal 7

Data LBBU berupa sensitivity to market risk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

BAB III

PENYAMPAIAN LBBU DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;
b.periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
c.periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21;
d.periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan
4. 4.maturity profile untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana …
2. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
5. 4.restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
6. 5.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
4. 4.batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
5. 5.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
6. 6.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos …
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan industri keuangan khususnya industri perbankan, diperlukan penambahan informasi yang disampaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyesuaikan sistem penyampaian dan tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum serta mengatur kembali ketentuan tentang laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di … di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4.Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
5.Penyampaian laporan secara on line yang selanjutnya disebut on line adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim/mentransfer rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
6.Penyampaian laporan secara off line yang selanjutnya disebut off line adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data menggunakan disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

(1)Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
(2)Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
(3)Penyusunan …
(3)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.restrukturisasi kredit;
7. g.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
8. h.deposan dan debitur inti; dan
9. i.sensitivity to market risk.
(4)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
  1. 1.pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
  2. 2.pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
  3. 3.penyediaan dana;
6. f.deposito …
7. f.deposito investasi mudharabah;
8. g.restrukturisasi pembiayaan;
9. h.deposan dan debitur inti; dan
10. i.sensitivity to market risk – nilai tukar.
(5)Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS meliputi data mengenai:
1. a.dana pihak ketiga;
2. b.pos-pos neraca mingguan;
3. c.dana pihak ketiga milik pemerintah;
4. d.maturity profile;
5. e.deposito investasi mudharabah;
6. f.restrukturisasi pembiayaan; dan
7. g.deposan dan debitur inti.

Pasal 3

(1)Bank dan UUS bertanggung jawab atas keakuratan data, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bank dan UUS wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.
(3)Bank dan UUS wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pengurus Bank atas keakuratan data.
(5)Dalam …
(5)Dalam hal terjadi penggantian pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dan UUS wajib menyampaikan rencana penggantian.
(6)Rencana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya penggantian.

Pasal 4

(1)Bank dan UUS dalam menyusun LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengacu pada Pedoman Penyusunan LBBU yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)Pedoman Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB II

PERIODE DATA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

a.Periode data laporan minggu pertama, meliputi data sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
b.Periode data laporan minggu kedua, meliputi data sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
c.Periode …
c.Periode data laporan minggu ketiga, meliputi data sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
d.Periode data laporan minggu keempat, meliputi data sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.

Pasal 6

(1)Data LBBU berupa maturity profile, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, dan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(2)Data LBBU berupa maturity profile, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
(3)Data LBBU berupa maturity profile, deposito investasi mudharabah, dan restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

Pasal 7

Data LBBU berupa sensitivity to market risk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

BAB III

PENYAMPAIAN LBBU DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;
b.periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
c.periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21;
d.periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditetapkan sebagai berikut:

a.periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan
4. 4.maturity profile untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
b.periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. 1.dana …
2. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
5. 4.restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
6. 5.deposan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
c.periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
3. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
4. 4.batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
5. 5.kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
6. 6.sensitivity to market risk untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
d.periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. 1.dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
2. 2.pos-pos …
3. 2.pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
4. 3.dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERIODE DATA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYAMPAIAN LBBU DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERIODE DATA DAN POSISI LBBU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYAMPAIAN LBBU DAN KOREKSI LBBU

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999